TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai pimpinan daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak berniat membahas nama calon wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta. Sebab, selama ini PKS tak berupaya berkomunikasi ataupun mengundang Gerindra mendiskusikan itu.

"Ini kan tidak ada niat baik dari teman-teman PKS kalau menurut saya, karena Gerindra 15 kursi, malah kita yang undang," kata Muhammad Taufik saat dihubungi, Senin, 5 November 2018.

Baca juga: Fraksi PKS DPRD Sebut Wagub DKI Jakarta Adalah Haknya, Sebab...

Taufik melanjutkan, Gerindra dan PKS seharusnya duduk bersama untuk mencari solusi kekosongan kursi wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta. Gerindra, ucap dia, memiliki mekanisme partai dalam memutuskan sesuatu. Bahkan, mengundang DPW PKS DKI diskusi saaa perlu mekanisme.

Taufik meminta agar PKS menghargai mekanisme partai dan tak menutup mata soal pembahasan calon wakil gubernur DKI yang tak kunjung tuntas. "Gimana sih orang pengen selesaikan masalah kok enggak ketemu, kan aneh," ujar dia.

Dua partai pendukung Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno belum juga menyerahkan nama calon wagub DKI. PKS dan Gerindra berhak mengajukan nama calon pengganti Sandiaga lantaran mendukung pasangan Anies-Sandiaga dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017.

Alhasil, kursi DKI 2 kosong hingga kini. Sandiaga Uno memilih mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

DPD Gerindra DKI memastikan bakal mengusung Mohamad Taufik sebagai calon Wagub DKI Jakarta. Sementara DPW PKS DKI mengajukan dua nama, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan kursi Wagub DKI Jakarta merupakan hak partainya. Menurut Suhaimi, petinggi partai PKS dan Gerinda telah menyetujui itu sejak awal.

Karena itu, Suhaimi meminta agar Gerindra setuju dengan dua nama calon wakil gubernur atau Wagub DKI yang diajukan oleh PKS.

Simak juga: Sohibul Iman Pegang Komitmen Prabowo Soal Jatah Wagub DKI ke PKS

"Karena pimpinan pusatnya sudah mengatakan itu haknya PKS. Kalau tetap bersaing namanya bukan hak PKS, namanya bertanding," kata Suhaimi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Oktober 2019.

Suhaimi menuturkan, PKS ingin menjaga komitmen dua pimpinan pusat. Sebelumnya, PKS dan Gerindra sepakat kursi wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta bakal diisi oleh kader PKS. Hal ini mengingat keputusan koalisi untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. "Jangan biasakan komunikasi politik koalisi yang komitmen kemudian dibongkar di bawah. Itu tidak bagus," ujar dia.