TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran untuk program rumah dengan down payment atau DP Rp 0 mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 0Daerah (DPRD) Jakarta. Namun, jumlah anggaran untuk program unggulan Anies Baswedan itu dipangkas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD hingga lebih dari separo.

Baca juga: Rumah DP 0 Rupiah, Hari Pertama 383 Warga Jakarta Daftar Samawa

Alasannya, rancangan APBD DKI 2019 berpotensi defisit hingga Rp16 triliun. "Rp 350 miliar rasanya cukup. Baik, kita setujui Rp 350 miliar," kata Pimpinan Banggar Triwisaksana sambil mengetuk palu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 26 November 2018.

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, anggaran rumah DP Rp 0 awalnya sekitar Rp 720 miliar. Namun kini hanya menjadi Rp 350 miliar.

Namun, Triwisaksana mengatakan, saat ini perlu ada pemangkasan untuk menutupi defisit KUA-PPAS senilai Rp 16 triliun. Ia lalu meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti menghitung ulang nilai riil yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2019.

Meli Budiastuti kemudian mengajukan angka Rp 380 miliar. Ia menjabarkan, dana itu hanya akan cukup untuk menalangi 950 unit rumah susun DP Rp 0 dari target awal 1.600 unit pada 2019. Rinciannya, 780 unit rusun dari Sarana Jaya dan 170 unit dari Perumahan Nasional (Perumnas).

Menurut Meli, dana Rp 380 miliar itu berdasarkan perhitungan satu unit rumah seharga Rp 400 juta. DP yang akan ditalangi oleh DKI untuk satu unit rumah sebesar Rp 80 juta atau 20 persen.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Iman Satria menyatakan ketidaksetujuannya terhadap jumlah dana talangan itu. Menurut dia, satu unit rumah susun seharusnya seharga Rp 350 juta. Sehingga jika DP yang ditalangi sebesar 20 persen, maka dana talangan dari DKI tak sebesar Rp 80 juta.

Baca juga: Polisi Sebut Penyebab Kecelakaan Maut Rombongan Santri di Ciledug

Meli mengatakan mharga jual rusun maksimal Rp 350 juta. Namun karena 170 unit Rusunami Pasar Rumput yang akan diserahkan Perumnas ke DKI belum diketahui harganya, Meli memperkirakan harganya Rp 400 juta.

"Ya sudah kalau harganya Rp 350 juta, mestinya kurang dong, enggak sampai Rp 80 jut," kata Iman. Di tengah perdebatan itu, Pimpinan Banggar Triwisaksana langsung mengambil keputusan. Ia mengetuk palu dan hanya menyetujui anggaran rumah DP Rp 0 sebesar Rp 350 miliar.