TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah DKI dan Dewan Perwakilan Daerah atay DPRD DKI memilki tugas membahas 18 rancangan peraturan daerah pada 2019, termasuk soal reklamasi.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Sereida Tambunan, menyatakan salah satu rancangan perda itu membahas soal pulau reklamasi dan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Baca : Anies Mau Bikin Jalan di Pulau Reklamasi, DPRD DKI: Tunggu Perda

Dua rancangan perda reklamasi, yakni Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Atas inisiatif eksekutif," kata Sereida dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.

Pembahasan rancangan perda ihwal ERP juga masuk antrean program legislasi daerah (prolegda) 2019. Menurut Sereida, ada 14 rancangan perda diusulkan oleh Pemerintah DKI selaku eksekutif. Sementara empat lainnya diusulkan anggota dewan.
Simak pula :
Hari Ini Monas Buka 24 Jam untuk Peserta Reuni Akbar 212
Ada Reuni Akbar 212 di Monas, Arena CFD Besok Dipersempit

Berikut susunan program pembentukan peraturan daerah 2019:
- Diusulkan eksekutif:
1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2018
2. Raperda tentang Perubahan APBD DKI 2019
3. Raperda tentang APBD DKI 2020
4. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
6. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
7. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
8. Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik
9. Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah
10. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
11. Raperda tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
12. Raperda tentang Perlindungan Disabilitas
13. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
14. Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah

- Diusulkan DPRD:
1. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
2. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR
3. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok
4. Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah