Penyebab Pemuda Muhammadiyah Minta BPK Periksa Dana Kemah Pemuda

Reporter

Adam Prireza

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 4 Desember 2018 06:55 WIB

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Krimsus, Polda Mertojaya, Jakarta, Jumat 23 NOvember 2018. Dahnil diperiksa selama delapan Jam sebagai saksi terkait dugaan korupsi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga yang digunakan untuk kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017 di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta -Trisno Raharjo, kuasa hukum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menyebut pihaknya akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa ada tidaknya kerugian negara dalam kasus dugaan penyelewengan dana dalam acara Apel dan Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017.

“Hari ini kami akan siapkan suratnya, baru akan dikirim,” ujar Trisno ketika dihubungi pada Senin, 3 Desember 2018 terkait babak baru kasus Kemah Pemuda 2017 tersebut.
Baca : Kemah Pemuda, Polisi: Dahnil Kembalikan Uang Rp 2 M ke Kemenpora

Menurut Trisno, BPK perlu turun tangan untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara. Dengan begitu, dugaan pidana yang dilontarkan polisi menjadi jelas. “Kemenpora menyatakan tidak ada masalah, sedangkan polisi menyatakan ada persoalan,” kata Trisno. “BPK perlu memeriksa secara utuh, semuanya yang terlibat diperiksa.”

Kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam Indonesia diselenggarakan pada 16-17 Desember 2017 di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta. Kegiatan itu melibatkan organisasi Pemuda Muhammadiyah yang mendapat dana Rp 2 miliar dan GP Ansor yang mendapat dana Rp 3 miliar.

Kasus dana kemah belakangan ramai dan sempat menyeret Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah demisioner Dahnil Anzar Simanjuntak. Polisi menduga separuh data laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat Pemuda Muhammadiyah fiktif dan terdapat mark up penggunaan dana di dalamnya.

Sebelumnya, saat memberikan keterangan pers di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis, 29 November 2018 Trisno sempat mengakui adanya kesalahan pencatatan administrasi LPJ tersebut oleh panitia dari Pemuda Muhammadiyah. Ia mengatakan, kesalahan pelaporan administrasi itu disebabkan semata karena ketidakpahaman panitia.
Simak juga :
Reuni Akbar 212, Keluarga Ahok Sedih karena Ada Politisasi Agama

Saat itu, dalam waktu 14 hari, panitia Kemah Pemuda mencoba mengejar tenggat membuat laporan pertanggungjawaban yang menyalin format seperti dokumen proposal pengajuan kegiatan. Dokumen proposal kegiatan itu mencantumkan tandatangan ketua organisasi.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Dahnil Anzar Ungkap Rencana Prabowo Mau Buat Presidential Club

15 jam lalu

Dahnil Anzar Ungkap Rencana Prabowo Mau Buat Presidential Club

Prabowo ingin para mantan presiden Republik Indonesia rutin bertemu dalam wadah presidential club.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra dan PDIP Soal Wacana Pertemuan Prabowo dan Megawati

23 hari lalu

Respons Gerindra dan PDIP Soal Wacana Pertemuan Prabowo dan Megawati

Politikus PDIP Aria Bima mengatakan Megawati memiliki karakter yang tidak bisa ditekan atau didesak oleh keadaan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

38 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

41 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

42 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

42 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

42 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

42 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

42 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya