TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Bidang Kesra, Merry Hotma, menilai intoleransi soal agama yang mewabah di warga DKI mencemaskan.

Dia merasa, sikap warga yang tak toleran (intoleransi) terhadap perbedaan agama sudah menjadi penyakit. "Penyakit ini sudah menjadi wabah hampir ke katakanlah stadium 3," kata Merry saat dihubungi, Sabtu, 8 Desember 2018.
Baca : Rapor Merah 4 Tahun Jokowi, Jubir Prabowo: Penegakan Hukum Lemah

Merry mengalami perubahan sikap toleransi warga itu. Dia mengatakan 90 persen dari 36 ribu suara adalah warga Muslim yang memilihnya sebagai calon anggota DPRD pada 2014. Namun, kini Merry merasa kesulitan meraup suara mereka lagi.

Karena itu, Pemerintah DKI harus segera bertindak meminimalisasi sikap intoleran itu. Salah satu caranya dengan membuat acara pembinaan tentang keberagaman dan pancasila kepada warga DKI.

Pemerintah DKI, lanjut Merry, dapat menugaskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangpol) DKI untuk rutin menggelar pembinaan itu setiap minggu. "Kan ada anggaran tuh Kesbang," ujar Merry.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menganggap, isu agama menguat setelah ajang Pemilihan Kepala Daerah 2017. Menurut dia, perubahan sikap warga DKI yang kini mempertimbangkan latar belakang agama merupakan imbas setelah perhelatan Pilkada 2017.

Seperti diketahui, isu agama mencuat setelah pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI pada 2017. Dua kandidat kuat dalam ajang pemilihan ini adalah petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Saat masa kampanye, Ahok menyinggung soal agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Pernyataan Ahok dianggap menghina agama Islam. Adapun Pilkada 2017 dimenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Simak juga :
Bahar bin Smith Jadi Tersangka, Ini Kata Polda Metro Tak Mau Latah

Merry menanggapi hasil survei Setara Institute terbaru mengenai penilaian indeks kota toleran (IKT) dari 94 kota di Indonesia. Sebanyak 10 kota mendapat penilaian paling toleran di 2018. Jakarta dikategorikan sebagai kota yang minim toleransi dengan skor 2.88. Sementara Singkawang terbaik sebagai kota paling toleran.

Beberapa poin yang diamati, yaitu kebebasan beragama atau berkeyakinan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial dijamin dan dilindungi undang-undang. Selain itu pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota terkait dengan toleransi juga diperhatikan.