Bawaslu Hentikan Investigasi Spanduk #JKWBersamaPKI

Reporter

Imam Hamdi

Selasa, 11 Desember 2018 21:22 WIB

Spanduk bertuliskan #JKWBersamaPKIyang semula dipasang di Jalan Al Habsyi Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dok. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menghentikan investigasi terkait pemasangan spanduk #JKWBersamaPKI di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Alasannya, tidak berhasil ditemukan siapa pelaku pemasangan spanduk berisi kampanye hitam terhadap calon presiden inkumben Joko Widodo atau jokowi tersebut.

Baca berita sebelumnya:
Bawaslu: Investigasi Spanduk #JKWBersamaPKI Hati-hati

"Sudah dibahas dengan Bawaslu Jakarta Pusat dan pengawas kecamatan tadi siang bahwa hasil penelusuran tidak ditemukan fakta di lapangan siapa yang memasang spanduk itu," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi saat dihubungi, Selasa 11 Desember 2018.

Puadi menuturkan, penelusuran untuk mencari pembuat dan pemasang spanduk itu dihentikan mulai hari ini. Spanduk itu sendiri telah dicopot dari tempatnya semula terpasang di pagar rumah yang dijadikan konveksi di Jalan Al Habsyi, Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa 4 Desember 2018.

Karena tidak ditemukan yang memasangnya, kata Puadi, maka Bawaslu tidak bisa meregistrasi spanduk itu menjadi temuan. Alasannya, ujar dia, jika spanduk tersebut dijadikan temuan, maka harus ada subjek hukumnya. "Subjeknya adalah yang memasang, tapi kami belum menemukannya."

Advertising
Advertising

Baca juga:
Kampanye di Sekolah, Caleg Gerindra Divonis Hukuman Percobaan

Puadi berujar, Bawaslu hanya mempunyai waktu selama tujuh hari untuk menelusuri pemasangan spanduk setelah peristiwa itu ditemukan. Jika tidak menemukan subjek pemasangnya seperti pelaksana, peserta atau tim kampanye, maka penelusuran harus dihentikan. "Aturan hukumnya seperti itu," ujarnya.

<!--more-->

Lebih jauh ia menuturkan karena masa penelusuran sudah habis, Bawaslu bakal merekomendasikan agar kasus pemasangan spanduk tersebut ditangani polisi. Kasus ini, kata Puadi, bakal direkomendasikan menjadi pidana umum.

Baca:
Gerindra Mengaku Spanduk #JKWBersamaPKI Rugikan Prabowo Subianto

"Besok pengawas kami akan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya terkait masalah ini," ujarnya. "Selama tujuh hari kami sudah berusaha, tapi warga tidak ada yang tahu. dan CCTV juga tidak mengarah ke titik pemasangan."

Selain tulisan #JKWBersamaPKI, di spanduk itu juga ada tagar lain yang bernada propaganda, seperti #PKIBerkedokPancasila #JKWHoaxNasional #JKWGunderuwoNasional #JKWSontoloyoNasional 2019 Tenggelamkan PKI.
Pada bagian bawah spanduk terdapat keterangan tulisan Prabowo - Sandi for Presiden Indonesia Kuat. Selain itu, pada sisi kiri spanduk terpampang foto pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Tentang keterangan itu, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif menuding ada yang hendak mengganggu keamanan. Dia mengatakan, pemasang spanduk sengaja ingin mengadu domba kubu Jokowi dan calon presiden lainnya, Prabowo Subianto. Untuk itu, ia meminta Bawaslu menangkap orang yang pemasang spanduk tersebut.

Berita terkait

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

1 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

2 jam lalu

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

Apa alasan Prabowo Subianto tak melepas jabatan Menhan, padahal sibuk transisi sebagai presiden terpilih?

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

8 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

11 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

11 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

14 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

14 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

15 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

15 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

15 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya