TEMPO.CO, Jakarta -Ribuan orang menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Cina, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Desember 2018. Mereka mengutuk penganiayaan warga muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, oleh pemerintah setempat.

Juru bicara Persaudaraan Alumni alias PA 212 Novel Bamukmin mengatakan massa pendemo berasal dari berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Umat Islam. “Massa kurang lebih 10 ribu,” ujar Novel lewat pesan pendek.
Baca : Polisi Siap Kawal Demonstrasi Bela Muslim Uighir di Kedubes Cina

Menurut pantauan Tempo, demonstran memadati sepanjang Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan, Jakarta Selatan yang berada tepat di depan Kedutaan Besar Cina. Akibatnya, jalan tersebut pun tak dapat dilalui kendaraan. Anggota polisi dan TNI terlihat berjaga untuk mengawal kegiatan demonstrasi.

Di atas mobil komando, tokoh seperti Neno Warisman, Lieus Sungkarisma, Bachtiar Nasir, Irawati Iskandar, serta Novel Bamukmin bergantian menyampaikan orasinya. Termasuk yang tampil adalah pegiat medsos yang kontroversial Jonru Ginting.

Mereka meminta Pemerintah Cina untuk menghentikan penganiayaan Muslim Uighur dan meminta Pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar negara yang dijuluki negeri tirai bambu itu.

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan terdapat satu juta muslim Uighur ditahan pemerintah Beijing tanpa proses hukum. Menurut Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Gay McDougall, wilayah otonom Uighur diubah seperti kamp.

Di sana para tahanan diwajibkan mengucapkan sumpah setia kepada Presiden Cina Xi Jinping. Berdasarkan laporan lainnya, mereka juga dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis. Kabarnya, para tahanan tidak diberi makan dengan baik. PBB juga menerima laporan penyiksaan terhadap tahanan.

Pemerintah Indonesia belum memberi sinyal akan mengambil tindakan khusus terhadap kasus penindasan warga muslim Uighur.
Simak juga :
Sikap Indonesia pada Penindasan Muslim Uighur, Begini Kata JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia pada dasarnya tidak setuju dengan pelangggaran hak asasi manusia. "Pasti kita semua juga menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia," kata dia di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018.

Namun penindasan terhadap umat muslim Uighur, menurut JK, merupakan masalah internal Cina. "Kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah Uighur. Tapi secara umum, penghentian pelanggaram HAM juga harus kita perjuangkan," tuturnya.

ADAM PRIREZA | VINDRY FLORENTIN