Kata DPRD DKI soal Rencana Revitalisasi Taman Rp 140 Miliar
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Ninis Chairunnisa
Rabu, 9 Januari 2019 14:29 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevitalisasi lima taman di Jakarta sebesar Rp 140 miliar. Namun mereka meminta revitalisasi taman tersebut tak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Revitalisasi 5 taman yang besar-besar itu perlu dan penting untuk dilakukan. (Tapi) gunakan APBD ini untuk hal yang lain, masa sih enggak bisa," kata Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Bestari Barus di kantor DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.
Baca: Rencana Anies Revitalisasi Taman Tebet: Dari Garden Jadi Park
Misalnya dengan melibatkan pihak swasta untuk membiayai revitalisasi taman. Bestari mengatakan, dengan melibatkan pihak luar dalam revitalisasi taman di Jakarta, maka Pemprov DKI secara tak langsung tengah menggalang persahabatan dengan para pengusaha untuk terlibat aktif membangun Jakarta.
Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati sebelumnya mengatakan pihaknya akan merevitalisasi lima taman di Jakarta selama tahun 2019. Revitalisasi tersebut memakan biaya sebanyak Rp 140 miliar.
Kelima taman yang akan direvitalisasi oleh Dinas Kehutanan itu antara lain Taman Langsat, Taman Tebet, Taman Mataram, Taman Puring, dan Taman Tugu Tani.
Dalam revitalisasi itu, Dinas LH akan membangun fasilitas yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Suzi mengklaim pihaknya sudah melakukan tanya jawab dengan masyarakat soal kebutuhan yang perlu dibangun di taman.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono juga menyatakan setuju dengan revitalisasi taman di Jakarta. Dengan catatan, ia ingin melihat terlebih dahulu konsep revitalisasi tersebut.
Soal dana, Gembong menilai dana Rp 140 miliar untuk perbaikan taman itu relatif untuk dikatakan mahal atau murah. Sebab, sampai saat ini Dinas Kehutanan belum menjabarkan konsep detail revitalisasi taman tersebut. "Tapi yang harus digalakan oleh Pemprov, agar revitalisasi tidak menggerogoti APBD. Tiru apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya," kata dia.
