TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anies optimistis meraih predikat tersebut meskipun saat ini ia sendirian memimpin Jakarta.

"Sekarang tantangannya besar, road to retain WTP. Kami harus kerja ekstra keras," ujar Anies dalam sambutannya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 4 Februari 2019.

Baca: Laporan Keuangan ke BPK, Anies Baswedan Janji Beres 15 Maret

Anies menjelaskan ada banyak pekerjaan rumah yang pihaknya harus dituntaskan demi mendapat predikat WTP. Salah satunya adalah penataan aset Pemprov DKI tahun 2017 ke belakang.

Meskipun menjadi tantangan, Anies optimistis PR tersebut akan selesai sebelum 15 Maret 2019. "Insya Allah kami akan tuntaskan dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebelumnya memberikan batas waktu kepada Pemprov DKI untuk menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 15 Maret 2019. Laporan tersebut nantinya akan diperiksa oleh BPK dan menjadi acuan dalam pemberian predikat keuangan dari BPK kepada Pemprov DKI Jakarta.

Baca: Ketua BPK DKI yang Baru Tanggapi Opini WTP yang Diterima Jakarta

Sementara itu, Kepala Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Michael Rolandi mengatakan aset milik Pemprov DKI per 31 Desember 2018 lebih dari Rp 500 triliun. Namun, kata dia, saat ini baru sekitar Rp 470 triliun aset yang tercatat.

Michael menjelaskan semua aset Pemprov DKI sebenarnya sudah tercatat. Namun ada beberapa aset yang saat ini tengah diperbaiki nilai asetnya agar mempresentasikan nilai yang wajar. Misalnya aset tahun 1970-an, Michael mengatakan ada aset yang bernilai Rp 1 bahkan ada yang tak ada harganya.

Aset seperti itu, kata Michael, yang pihaknya akan nilai ulang. "Kami (akan pakai) NJOP dan taksiran dari tim penilai. Yang penting kami amencoba dan representasikan yang wajar," ujarnya.

Tahun lalu, Pemprov DKI mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Predikat WTP itu menjadi yang pertama kali didapatkan dalam empat tahun terakhir. Beberapa tahun belakangan, ibu kota selalu mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Saat itu, Anies menjalankan roda pemerintahan bersama wakilnya, Sandiaga Uno.