TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai ada yang janggal dari penurunan jabatan atau demosi lurah dan camat yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Alasan Anies Baswedan Turunkan Jabatan Beberapa Eselon II-III

"Kalau ada camat jadi sekretaris camat atau lurah jadi sekretaris lurah, ini aneh buat saya. Dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali," kata dia di kantor Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai, pemimpin yang telah bekerja baik justru dicopot karena perasaan suka dan tak suka (like and dislike) gubernur. Padahal, lurah dan camat meniti kariernya dari golongan bawah.

Demosi jabatan dari lurah atau camat menjadi sekretaris, menurut Prasetio, adalah keputusan yang tak benar. Hal itu juga mengingat lurah dan camat sudah bekerja dan bersikap baik. "Jangan ada dendam politik lah. Pilkada sudah selesai," ucap Prasetio.

Baca juga: Anggap Diri Jadi Terkenal, Lurah Ini Ternyata Didemosi Anies

Gubernur Anies Baswedan merotasi besar-besaran pejabat di DKI, mulai dari eselon II - IV atau di jabatan lurah, camat, wakil wali kota, hingga kepala dinas, pada Senin, 25 Februari 2019. Anies mengatakan rotasi tersebut sebagai bagian dari penyegaran di instansi.

Beberapa pejabat yang kena rotasi adalah Camat Kebayoran Lama Sayid Ali menjadi Kepala Bagian Penataan dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan serta Camat Pancoran Hery Gunara. Mereka mengaku tak mengetahui posisi barunya di pemerintahan DKI.

Tak hanya itu, sejumlah kepala dinas juga didemosi oleh Anies. Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Isnawa Adji yang menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Ada juga Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan yang dicopot dari jabatannya, lantas menjadi staf di Biro Tata Pemerintahan DKI.

Baca juga: Cerita Pejabat DKI Setelah Jabatannya Diturunkan Anies Baswedan

Sebelumnya, Anies menjelaskan bahwa alasannya melakukan demosi beberapa pejabat sudah obyektif dan berdasarkan penilaian kinerja. Dia menyebut ukurannya berupa capaian program di semester pertama dan kedua 2018. "Itu tercapai atau tidak, kami ukur," ujar Anies di Cakung, Jakarta Timur, Selasa, 26 Februari 2019.

Selain kinerja, Anies mengatakan alasan demosi karena kinerja penyerapan anggaran dan program. Sebagian bahkan karena laporan tentang pungutan liar atau pungli "Kami tunjukkan datanya. Jadi bukan sesuatu yang mereka tidak tahu," ujar Anies Baswedan.