TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengungkap adanya laporan soal jual beli jabatan lurah dan camat dalam perombakan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi DKI. Hasbiallah mengatakan ada kader PKB yang melaporkan informasi itu.

"Kita punya di bawah banyak kader, bahkan lurah-lurah juga banyak yang mengeluh seperti itu," kata Hasbiallah saat dihubungi wartawan, Kamis, 28 Februari 2019.

Baca: Anies Baswedan Rotasi Pejabat DKI, Siapa yang Terkena Penurunan?

Hasbiallah tak mengetahui berapa tarif yang dikeluarkan untuk memperoleh jabatan lurah dan camat itu. Dia juga tak merinci siapa pemberi atau penerima uang.

Namun Hasbiallah menyebut jual beli jabatan ini sudah menjadi rahasia umum. "Ini isu umum, semua orang tahu," ujarnya.

Bila informasi tersebut benar, Hasbiallah mengaku khawatir lurah dan camat bersikap tak netral. Padahal, rotasi pejabat DKI diharapkan memperbaiki kinerja pegawai negeri sipil (PNS). "Tidak pergantian ini hanya untuk kepentingan pemilu," ujarnya.

Baca: Rotasi Pejabat DKI, Anies Baswedan Janjikan Evaluasi Tiap 6 Bulan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya merotasi 1.125 pejabat di lingkungan pemerintah DKI, termasuk para lurah dan camat. Tak hanya rotasi, Anies juga mendemosi atau menurunkan jabatan sejumlah PNS dari eselon II atau setingkat dengan kepala dinas dan w ali kota.

Hasbiallah mengatakan ia akan membicarakan keluhan yang diterimanya dengan Anies. "Kita akan bicara nanti dengan Pak Gub, memberikan masukan-masukan. Jangan pak gub niatnya baik, di bawahnya enggak baik," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah memastikan tak ada permainan uang dalam penempatan lurah dan camat yang baru. Menurut dia, rotasi pejabat sudah menjadi hak pimpinan dan biasa. "Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang. Saat itu juga kita selesaikan kalau ada penerimaan permainan uang. Jadi jangan fitnah, kalau ada sebutkan," kata dia.