TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, heran pembahasan dua calon wakil gubernur atau cawagub DKI Jakarta berlarut-larut. Dia menyatakan, partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno terlalu lama menetapkan cawagub DKI untuk direkomendasikan menjadi wagub DKI.

Baca juga: Gerindra DKI Diingatkan Bisa Picu Public Distrust Bagi Prabowo

"Kalau misalnya Gerindra-PKS memikirkan Pak Anies dan rakyat Jakarta mestinya dipercepat," kata Pangi saat dihubungi, Kamis, 7 Maret 2019.

Menurut Pangi, seharusnya Gerindra dan PKS tak perlu menghabiskan waktu enam tujuh bulan untuk memilih dua sosok yang layak direkomendasikan jadi wagub DKI. Sebab, dua partai ini sudah bersekutu. Lagipula, ujar Pangi, hanya ada dua partai yang mendiskusikan siapa calon yang pantas mendampingi Gubernur DKI Anies Baswedan.

Dampaknya, Pangi menambahkan, adalah warga dan pemerintahan DKI Jakarta dirugikan. Beberapa tugas wagub jadi tak ada yang mengisi. Contohnya peninjauan di Kepulauan Seribu, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terserap, dan mengawasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Apalagi fungsi wagub di DKI bukan sekadar ban serep. Mereka punya fungsi inti, tidak sama dengan wagub-wagub di daerah lain," kata Pangi.

Pangi melihat banyak konflik kepentingan alias conflict interest dalam penetapan dua cawagub DKI. Gerindra DKI menginginkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Mohamad Taufik yang dicalonkan. Sementara PKS menolak Taufik dan berpegang pada janji Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bahwa kursi DKI 2 milik kader PKS.

Saat ini Anies Baswedan telah menyerahkan surat penetapan cawagub DKI kepada DPRD DKI. Dalam surat itu tertulis dua nama cawagub DKI, yakni Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) DKI PKS Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pemilihan satu dari dua cawagub DKI itu menggunakan sistem voting. Suara sah bila dua per tiga dari 106 anggota Dewan menandatangani daftar hadir dan datang dalam rapat paripurna pemilihan wagub.

Baca juga: Budayawan Betawi Tak Masalah Cawagub DKI dari PKS

Dia berujar, bisa saja pemilihan wagub DKI berlangsung setelah pilpres dan anggota Dewan menolak kedua calon dari kader PKS itu. Lama tidaknya penetapan bergantung pada lobi-lobi cawagub DKI. Adapun partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno harus memilih lagi kader untuk dicalonkan jadi wagub DKI.