DPRD DKI akan Setujui Pemberian PMD Pam Jaya, Ini Syaratnya

Reporter

Editor

Sabtu, 30 Maret 2019 16:17 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan tak setuju memberikan pemberian penyertaan modal daerah (PMD) untuk PAM Jaya. Sebab, program swastanisasi air Jakarta kini sedang bermasalah.

Prasetio mengatakan bakal menyetujui pemberian PMD jika pemerintah DKI mengambil alih pengelolaan air bersih dari pihak swasta. "Makanya pemerintah harus mengambil langkah ambil balik biar mereka (PAM Jaya) yang kerja," kata dia di kawasan Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Maret 2019.

Baca: Hari Air Sedunia, 40 Persen Warga DKI Belum Dapat Air Bersih

Politikus PDIP ini mengingatkan pemda untuk menjalankan program perpipaan air bersih di Ibu Kota. Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan pihaknya telah mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk pemasangan pipa air bersih.

Baca: Soal Swastanisasi Air, Anies Sebut Pembuatan HoA Hampir Rampung

Advertising

Namun, anggota dewan justru menolak usulan pemda yang meminta PMD sebesar Rp 1,2 triliun untuk PAM Jaya. Badan Anggaran (Banggar) DPRD mencoret anggaran itu pada September 2018.

Wakil Ketua Banggar DPRD Triwisaksana khawatir adanya tumpang tindih kewajiban pembangunan pipa antara PAM Jaya dengan dua mitra swasta, PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya