TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan dirinya sedari awal tak berniat hanya mengandalkan anggaran negara untuk memperpanjang rel kereta moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT). Menurut Anies, pemerintah DKI masih mendiskusikan opsi pendanaan pembangunan dua transportasi itu, termasuk menggunakan uang swasta.

"Memang dari awal kita tidak berencana itu untuk APBD atau APBN saja, tapi justru kita melihat ini adalah rencana pembangunannya lalu opsi pendanaannya kita sedang bicarakan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019.

Baca: DKI Perpanjang MRT dan LRT, Bappenas Sarankan Kerja Sama Swasta

Anies menilai usulan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro merupakan salah satu opsi pembiayaan. Bambang menyarankan agar pemerintah DKI menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan MRT dan LRT. Dengan skema ini terbuka kesempatan bagi swasta untuk turut membiayai pembangunan.

Namun, Anies tak memastikan apakah pemerintah daerah bakal menggandeng swasta. "Sesudah fix semua tiap-tiap itu baru nanti kita akan umumkan," ujarnya.

Bambang mengharapkan pemda tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Menurut dia, delapan dari sembilan proyek Anies bisa dibiayai dengan skema KPBU.

Baca: DKI Ajukan Biaya Perpanjangan MRT Jakarta Rp 214 Triliun

Proyek itu masuk dalam proposal target dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur publik Jakarta 2030. Dua proyek di antaranya perpanjangan rel MRT dan LRT.

Anies sebelumnya mengajukan proposal tersebut kepada pemerintah pusat dalam rapat yang dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. "Memang semangat Pak Gubernur waktu datang adalah bagaimana melakukan mobilisasi investasi tidak hanya dari pemerintah tapi dari swasta," kata Bambang.

Anies merencanakan perpanjangan kereta MRT hingga 223 kilometer. Anggaran yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk perpanjangan MRT sebesar Rp 214 triliun. Tak hanya itu, ditargetkan juga perpanjangan rel LRT hingga 2030 mencapai 116 kilometer dengan anggaran Rp 60 triliun.