Bawaslu Copot 226 Ribu Alat Peraga Kampanye dari Seluruh Jakarta

Selasa, 16 April 2019 19:42 WIB

Sejumlah petugas gabungan menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu di Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta, Ahad dini hari, 14 April 2019. Penurunan APK tersebut dilakukan karena tahapan Pemilu saat ini sudah memasuki masa tenang. ANTARA/Aprillio Akbar.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi mengatakan, jumlah alat peraga kampanye yang sudah diturunkan hingga sehari menjelang pencolosan sebanyak 226.184 unit. "Terdiri dari bendera, spanduk, baliho, bilboard, pamflet, stiker, umbul-umbul atau bahan kampanye lainnya," kata Puadi saat dihubungi, Selasa 16 April 2019

Secara sebaran wilayah, APK paling banyak diturunkan oleh Bawaslu di Jakarta Timur, mencapai 95.144 unit. Diikuti oleh Jakarta Pusat sebanyak 60.801 unit, Jakarta Selatan sebanyak 36.026 unit, Jakarta Utara sebanyak 21.325 unit, Jakarta Barat sebanyak 11.613 unit dan Kepulauan Seribu sebanyak 1.276 unit.

Penurunan APK oleh Bawaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dimulai pasca masa kampanye habis pada 13 April 2019. Adapun hari ini atau H-1 hari pemilihan merupakan hari terakhir operasi penurunan APK.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, APK yang diturunkan akan dikumpulkan di gudang milik instansinya. Dia berujar, Satpol PP memberikan tenggat waktu ke pemilik APK untuk mengambilnya.

"Batas waktunya hingga satu minggu ke depan, kalau tidak diambil lagi maka akan kami koordinasikan untuk dimusnahkan atau digunakan untuk hal-hal lain," kata Arifin tentang aneka alat peraga kampanye tersebut.

Advertising
Advertising

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

8 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya