Bawaslu Jaktim dan Jaksel Khawatir Banyak TPS Kekurangan Surat Suara

Rabu, 17 April 2019 07:22 WIB

Suasana TPS 041 yang ajan menjadi tempat calon Presiden 02 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnnya dalam Pemilu 2019 dj Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Rabu 17 April 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur khawatir kekurangan surat suara di sejumlah TPS pada Pemilu 2019.

Baca: Pencoblosan Hari Ini, Pemilih di TPS RSCM Diprediksi Membeludak

Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sakhroni Sah mengatakan TPS yang rawan kekurangan surat suara berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Cipinang, Sekolah Ilmu Statistik serta rumah susun di kawasan Kampung Melayu, Bidaracina dan Cipinang Muara.

"Di lokasi itu pemilihnya DPTb (daftar pemilih tambahan) seluruhnya," kata Sakhroni saat dihubungi, Selasa, 16 April 2019.

Ia menuturkan pemilih dengan kategori DPTb hanya akan mendapatkan satu atau dua surat suara. Di Jakarta, pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) akan mendapatkan empat surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, DPD, DPR RI dan DPRD.

Pemilih dengan kategori DPTb dari luar provinsi hanya mendapatkan satu surat suara, yakni surat suara Pilpres. Sedangkan, pemilih DPTb dalam satu kota, tetapi satu provinsi akan mendapatkan dua surat suara, yakni surat suara Pilpres dan DPD.

"Jangan sampai surat suara kurang karena pemilih DPTb diberikan empat surat suara. Jadi petugas di TPS harus benar-benar memastikan dan membedakan dengan tepat pemberian surat suara bagi pemilih yang masuk di DPT dan DPTb," ujarnya.

Advertising
Advertising

Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufik juga khawatir akan kekurangan surat suara saat pencoblosan nanti. Taufik khawatir surat suara kurang karena banyaknya pemilih dengan kategori daftar pemilih khusus (DPK) yang mencoblos menggunakan KTP elektronik.

"Setiap TPS di Jaksel rawan kekurangan surat suara," ucapnya.

Ia menjelaskan surat suara untuk pemilih dengan kategori DPK hanya tersedia 2 persen dari total jumlah DPT yang maksimal 300 orang. Artinya di setiap TPS hanya bisa menerima enam pemilih dengan kategori DPK sesuai dengan surat suara yang tersedia.

Padahal, kata dia, potensi pemilih DPK di suatu wilayah bisa banyak mencapai ratusan orang. Pemilih DPK adalah warga dengan status memiliki e-KTP di wilayah setempat dan mencoblos di alamat sesuai domisili di kartu identitasnya tersebut.

Baca: Tanggul Jebol, Kali Pulo Kirim Banjir Terjang Dua Lokasi TPS di Jati Padang

Pemilih DPK bisa ikut pencoblosan di TPS setempat mulai pukul 12.00-13.00. "Ini kerawanan yang berpotensi terjadi ketika pemilih DPK membeludak dan menuntut menggunakan hak suaranya," ucapnya.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

10 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

6 hari lalu

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membangun 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 11 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya