TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi menilai penanganan dugaan politik uang oleh anak buah calon legislatif DPRD DKI dari Partai Gerindra, Muhammad Taufik, kurang tepat. Menurut dia, seharusnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Jakarta Utara menginvestigasi terlebih dulu laporan kasus tersebut.

"Jadi jangan kemudian dibawa ke Polres Jakut diklarifikasi oleh Kepolisian, itu kurang tepat," kata Puadi saat dihubungi Tempo, Kamis, 18 April 2019. "Karena ini pelanggaran pemilu bukan pidana umum."

Lihat: Tidak Terbukti Politik Uang, Caleg Gerindra Dipulangkan

Puadi menuturkan dugaan poltik uang bukan tanggung jawab polisi maka mestinya Polres Jakut tidak langsung membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Polres Jakut menangkap anak buah Taufik bernama Charles Lubis atas dugaan politik uang pada Senin, 15 April 2019. Polisi juga menyita 80 amplop putih yang masing-masing berisi uang Rp 500 ribu.

Polres Jakut kemudian memulangkan Charles setelah Bawaslu DKI mendatangi Polres Jakut pada Selasa, 16 April 2019. Kedatangan Bawaslu DKI merupakan bentuk supervisi dan meluruskan bagaimana seharusnya Bawaslu Jakut menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Puadi lantas menerangkan prosedur penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Menurut dia, anggota Gakkumdu Bawaslu Jakut harus mencari barang bukti setelah mendapat informasi dugaan pelanggaran pemilu. Setelah Gakkumdu memperoleh bukti kuat serta memenuhi syarat formil dan materil, Bawaslu Jakut lantas menggelar pleno.

Simak: Bawaslu DKI Sita 600 Boks Popmie Diduga Serangan Fajar Pemilu

Dalam pleno akan ditentukan apakah dugaan pelanggaran itu bakal dibawa ke proses selanjutnya, yakni membuat berita acara untuk registrasi kasus dan pemeriksaan pihak terkait. "Itu pun sebisa mungkin penangannnya langsung di Gakkumdu Bawaslu Jakut," ujarnya menerangkan dugaan politik uang yang diduga melibatkan politikus Gerindra, M. Taufik.


LANI DIANA