Pansus Wagub DKI, Sekretaris DPRD DKI: Bola di Gerindra dan PDIP

Reporter

M Yusuf Manurung

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 29 April 2019 12:06 WIB

Suasana rapat pimpinan gabungan yang membahas soal Wagub DKI di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Dewan DPRD DKI M Yuliadi mengatakan, hampir seluruh fraksi telah mengusulkan nama untuk menjadi anggota panitia khusus (pansus) pemilihan wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta.

Menurut dia, fraksi terakhir yang mengirimkan nama adalah Demokrat-PAN pada pekan lalu. "Tinggal tunggu usulan dari fraksi Gerindra dan PDIP," kata dia kepada Tempo, Senin, 29 April 2019.
Baca : Banjir di Jakarta, Begini Solusi Calon Wagub DKI Ahmad Syaikhu

Pada Maret 2019, anggota DPRD DKI sepakat membuat pansus pemilihan wagub untuk menggantikan Sandiaga Uno. Pansus itu dibentuk berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Anggota pansus merupakan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD. Mereka aka bertugas membuat tata tertib serta membentuk panitia pemilih.

Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Syarif mengaku belum mengirimkan calon untuk pansus. Menurut dia, Fraksi Gerindra belum melaksanakan rapat. "Mungkin baru minggu depan," kata dia.

Sudah tujuh bulan kursi wakil gubernur DKI kosong pasca Sandiaga memutuskan diri maju sebagai calon presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Simak juga :
Sandiaga Uno Jadi Wagub DKI Lagi, Kenapa PKS DKI Sebut Mubazir

Pencarian sosok pengganti oleh dua partai pengusung yakni PKS dan Gerindra sempat alot. Kedua partai akhirnya menyepakati Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai pilihan pendamping Anies Baswedan.

Ahmad Syaikhu meminta anggota Dewan mempercepat pemilihan Wagub DKI. Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 itu menilai, beban Gubernur Anies semakin berat menyusul berlarut-larutnya proses pemilihan wagub. "Dengan berlarutnya proses pemilihan wagub, maka beban kerja gubernur semakin berat," ujar dia di Bekasi, Ahad, 28 April 2019.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

25 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

42 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

44 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

47 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

48 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

48 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya