Begini Progres Pembebasan Lahan Bendungan Ciawi dan Sukamahi

Senin, 29 April 2019 14:31 WIB

Warga bersama petugas Pemadam Kebakaran dan petugas UPK Badan Air bergotong royong membersihkan sisa lumpur pascabanjir yang melanda pemukiman di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, 28 April 2019. Banjir yang terjadi pada Jumat, 26 April 2019 Pagi, yang diakibatkan meluapnya air sungai Ciliwung tersebut mengakibatkan ratusan rumah di kawasan Rawajati terendam banjir dan sejumlah warga mengungsi ke tempat aman. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Bogor – Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Dede Supriatna mengatakan, pengukuran pengadaan tanah untuk pembangunan dua bendungan di Kabupaten Bogor, yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sudah dilakukan 100 persen.
“Untuk bendungan Ciawi target 935 bidang, sementara untuk bendungan Sukamahi target 645 bidang. Semuanya sudah 100 persen dilakukan pengukuran,” kata Dede kepada Tempo, Selasa, 29 April 2019.
Meski begitu, kata Dede, dari keseluruhan bidang yang telah dilakukan pengukuran, yang telah dilakukan musyawarah dan validasi BPN baru sebagian. Untuk Bendungan Ciawi sebanyak 816 bidang atau 87,27 persen, untuk Bendungan Sukamahi baru 531 bidang atau 82,32 persen dan untuk Bendungan Ciawi sebanyak 119 bidang atau 12,73 persen. "Bendungan Sukamahi sebanyak 114 bidang atau 17,68 persen masih di review Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi,” ujarnya.
Menurut Dede, meski lahan-lahan itu telah melalui proses musyawarah dan validasi oleh BPN, bukan berarti seluruh bidang telah dilakukan pembayaran, “Untuk pembayaran masih ada yang menunggu dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara),” kata dia.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Bendungan Ciliwung Cisadane, Muhammad Luqman mengatakan total luas Bendungan Sukamahi yang dibangun mencapai 46,93 hektare atau sebanyak 640 bidang. Dari bidang itu, total yang sudah dilakukan pembayaran sebanyak 530 bidang seluas 34,29 hektare atau 82,8 persen dari total lahan. Nilai pembayarannya mencapai Rp 276,4 miliar.
"Ada perbedaan data bidang memang dengan data BPN, karena biasanya di peta bidang ada yang isinya selokan atau jalan, di kami (PPK) tidak dihitung, makanya dengan BPN ada selisih,” kata Luqman.
Adapun sisa bidang yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 94 bidang dengan rincian 65 bidang seluas 4,45 hektare dalam proses review oleh BPKP dan 29 bidang seluas 4,69 hektare dalam proses penyiapan berkas oleh BPN untuk diumumkan pada bidang dan nominatifnya.
“Lokasi tersebut sudah termasuk lokasi pekerjaan konstruksi, dan rencananya sisa bidang itu akan dimusyawarahkan dalam bulan ini dan proses pembayaran, sehingga tingga berproses kerja saja,” kata Luqman.
Untuk Bendungan Ciawi, Luqman mengatakan dari total 935 bidang dengan luas 78,35 hektare, total tanah yang telah dibayarkan sebanyak 324 bidang (31,42 hektare) atau 34,7 persen. Nilai pembayarannya sebesar Rp 397,9 miliar. “Sementara yang sudah di-musyawarah dan validasi BPN sebanyak 816 bidang seluas 59,62 hektare senilai Rp 703,3 miliar,” ujarnya.
Luqman mengatakan, masih ada 492 bidang seluas 28,2 hektare senilai Rp 306,4 miliar yang masih menunggu proses pembayaran oleh LMAN, “Rencananya 17 bidang seluas 1,3 hektare senilai 37,8 miliar (lokasi inlet conduit) akan dilaksanakan pembayaran UGR pada tanggal Rabu 30 April 2019 besok,” kata dia.
Saat ini, kata Luqman, yang sedang dilakukan review oleh BPKP sebanyak 68 bidang atau seluas 12,9 hektare. "Tahapannya sebelum dilakukan musyawarah memang harus review atau diperiksa BPKP, aturanya memang begitu,” ujarnya.
Bendungan Ciawi dan Sukamahi menjadi bagian dari proyek nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembangunannya direncanakan selesai pada akhir 2019, bersamaan dengan 13 bendungan lainnya. Salah satu tujuan pembangunan ini adalah untuk mencegah banjir di Jakarta untuk menahan ar mengalir ke hilir.

Berita terkait

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

4 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

4 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

5 hari lalu

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

6 hari lalu

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

6 hari lalu

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya

Baca Selengkapnya

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

8 hari lalu

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

Warga berencana tetap menggelar unjuk rasa, bila BRIN tak memenuhi permintaan mereka.

Baca Selengkapnya

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

8 hari lalu

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

Perwakilan warga yang menolak penutupan jalan BRIN, Rojit mengatakan unjuk rasa ketiga kalinya ini akan digelar di depan kantor BRIN.

Baca Selengkapnya

Pj Bupati Bogor: 31 Rumah Rusak Akibat Ledakan Gudang Amunisi TNI

31 hari lalu

Pj Bupati Bogor: 31 Rumah Rusak Akibat Ledakan Gudang Amunisi TNI

31 rumah mengalami kerusakan terdampak ledakan Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana,

Baca Selengkapnya

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

37 hari lalu

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.

Baca Selengkapnya