TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pemerintah pusat ingin menciptakan pemerataan penduduk dan ekonomi di Indonesia yang tak hanya tersentral di Jakarta, terkait wacana pemindahan Ibu Kota negara.

Karena itulah, Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi mewacanakan kembali pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.
Baca : Rencana Pemindahan Ibu Kota, Anies: Bukan Solusi Masalah Jakarta

Menurut Anies, rencana pemindahan Ibu Kota itu hanya dalam aspek pemerintahan. Artinya, aktivitas perekonomian, perdagangan, dan perbankan tetap berjalan di Jakarta.

"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," kata Anies di Pasar Kenari, Salemba, Jakarta Pusat, Senin sore, 29 April 2019.

Anies tak mengutarakan secara gamblang bahwa pemindahan Ibu Kota tidak efektif menekan ketimpangan distribusi penduduk dan kesejahteraan. Namun, dia ogah menjabarkan bagaimana cara menekan migrasi antarkota. Anies baru mau menyampaikan pendapatnya jika dalam posisi bukan sebagai gubernur.

"Itu diskusi panjang. Tapi bukan saya sebagai gubernur. Saya sebagai analis saya boleh ngomong," ucap Anies sembari tertawa.
Baca juga : 3 Alternatif Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Pilih Luar Jawa

Kemarin Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai rencana pemindahan Ibu Kota. Dalam rapat itu, Jokowi memutuskan Ibu Kota dipindah ke luar Pulau Jawa.

Sejumlah alasan Jokowi ingin memindahkan Ibu Kota karena padatnya penduduk di Jakarta dengan jumlah mencapai 10,2 juta jiwa. Angka ini, menurut Bambang, menjadikan Jakarta sebagai kota dengan kepadatan pendudukan keempat tertinggi di dunia.