Kisah dari Busway Transjakarta, Bus Dipukul Bambu Dipaksa Mundur

Jumat, 10 Mei 2019 17:30 WIB

Seorang dari massa pemenangan Prabowo terlihat memukul kaca pengemudi bus Transjakarta yang melintas di depan Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Demonstrasi massa pemenangan capres-cawapres Prabowo-Sandi di depan Gedung Bawaslu sempat diwarnai ketegangan di jalur bus atau busway Transjakarta. Penyebabnya, massa dan bus yang sama-sama tak bisa bergerak.

Baca:
Demo di Bawaslu, Bus Transjakarta Berbagai Rute Terjebak Macet

Massa memang tumpah ruah hingga menutup badan jalan dan busway di Jalan Thamrin arah Monas. Mereka membuat bus Transjakarta yang akan melintas mandek dan tersendat. Saat itu polisi belum memutuskan menutup jalan.

Sebagian massa malah menganggap lalu lalang bus Transjakarta mengganggu aksi mereka ke Bawaslu. Mereka lalu memblokade jalur dan meminta bus-bus mundur. Kericuhan lalu terjadi saat seorang dari massa memukul kaca pengemudi bus dengan bambu.

Tindakan itu sontak membuat anggota massa lainnya dan polisi bereaksi. Ada yang terlihat memegangi si pemukul dan memintanya menahan diri. Bus Transjakarta pun akhirnya mengalah dan mundur.

Advertising
Advertising

Baca:
Emak-emak Demo di Bawaslu Pakai Mahkota Daun Palma, Maksudnya?

Beruntung, kericuhan tak berlanjut. Polisi akhirnya memutuskan menutup jalan dan mengarahkan kendaraan yang terjebak di antara massa. Dari pantauan Tempo di lokasi, demo di Bawaslu berlangsung hingga pukul 15.00 WIB dan berlangsung kondusif.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

12 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya