TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali berpolemik dengan Pemerintah Pusat. Kali ini, tentang pengelolaan dan pemanfaatan Terminal Terpadu Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Baca:
Menhub Ancam Ambil Alih Pulo Gebang, DKI Balas dengan Data

Adu argumen dan saling balas pernyataan ini merangkai peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Tercatat setidaknya dua menteri dan dua menteri koordinator yang pernah terlibat dalam perseteruan dengan pejabat dan gubernur di DKI sepanjang tahun ini.

Adapun yang paling tajam terjadi pada 2017-2018 tentang proyek reklamasi antara Anies dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Satu yang juga terjadi pada 2018 adalah saat Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengkritik sistem perizinan digital yang diluncurkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, yaitu JakEVO, yang dinilai 'overlap abis-abisan' dengan sistem OSS (Online Single Submission) milik pusat.

Berikut ini catatan untuk yang terjadi sepanjang tahun ini,

MARET 2019
Naturalisasi Sungai

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempertanyakan konsep naturalisasi sungai yang diwacanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia bertanya-tanya efektivitas program itu dalam pengendalian banjir di Ibu Kota. "Beliau punya ide naturalisasi sungai, lah opo iki? saya ajak ngoceh aja, diskusi. Apa programnya, mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," kata Basuki.

Baca:
Soal Naturalisasi Sungai, Anies: Jangan Adu Saya dengan Basuki

Menanggapinya, Anies Baswedan mengatakan sudah sering bertemu Basuki dan membahas soal naturalisasi. Ia bahkan meminta kepada awak media untuk berhenti mengadu antara dirinya dengan Basuki. "Waduh, saya dengan pak Basuki ini ngobrol terus kok. Media jangan adu-adu dong," ujar Anies.

APRIL 2019
Banjir Cawang

Saat Anies mengunjungi proyek LRT Jabodebek dan Tol Becakayu, ia mengatakan kedua proyek itu sebagai penyebab banjir di daerah Cawang, Jakarta Timur. Anies memperingatkan kontraktor proyek-proyek nasional itu untuk mematuhi AMDAL yang telah disepakati.

Menteri Perhubungan Budi Karya balik menegur Anies. Ia meminta mantan koleganya di kabinet Presiden Jokowi itu--Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan--meneliti lebih jauh tudingannya. Budi meyakinkan bahwa proyek-proyek itu telah terencana baik. "Saya minta pak gubernur meneliti lebih jauh, kalau mengeluarkan statement kan perlu ada buktinya," kata Budi Karya.

Baca:
Disalahkan Soal Banjir Cawang, Anies: Suruh Banyak Baca Dia

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta masing-masing pihak untuk tidak saling menyalahkan penyebab terjadinya banjir di sekitar lokasi proyek LRT Jabodebek. Ia mengimbau semua fokus mengerjakan tugasnya masing-masing. "Kalau ada masalah, ketemu, nggak usah ke publik," kata Luhut.

Baca juga: Hasil Sementara, PDIP Memimpin Perolehan Kursi di DPRD DKI Jakarta 2019

MEI 2019
Terminal Bus Pulo Gebang

Menteri Perhubungan Budi Karya menegur Dinas Perhubungan DKI Jakarta soal sepinya penumpang di Terminal Terpadu Pulo Gebang. Sepinya penumpang, kata Budi, karena maraknya terminal bayangan. "Saya akan surati DKI, kalau dia enggak perbaiki kami ambil alih," ucap Budi Karya.

Tak terima, anak buah Anies, yakni Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko membeberkan data penumpang di terminal tersebut yang mencapai 520.516 orang periode Januari-April tahun ini. Sepanjang 2018 tercatat 861.138 penumpang. Menurut dia, angka itu menunjukkan animo masyarakat yang terus meningkat sekaligus wujud kepercayaan atas kinerja dan layanan di terminal tersebut. "Fakta di lapangan selama ini tidak ada terminal bayangan di sekitar kawasan TTPG,” ujar Sigit menambahkan.