Rusuh Demonstran di Tanah Abang, Stasiun KRL Lindungi Penumpang

Reporter

Antara

Rabu, 22 Mei 2019 08:51 WIB

Massa melemparkan batu ke arah petugas kepolisian saat terjadinya bentrokan di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019. Ketegangan usai demo di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat merembet ke sejumlah lokasi, yakni di kawasan Tanah Abang dan wilayah KS. Tubun, Jakarta Barat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) melarang para penumpang dan calon penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line untuk keluar Stasiun Tanah Abang di akses menuju Jatibaru dan Petamburan. PT KCJ mengantisipasi dampak dari kerusuhan yang dilakukan bagian dari massa demonstran di Gedung Bawaslu.

Baca:
Sisa Massa Demo Ricuh Bawaslu Masih Melawan Aparat di Tanah Abang

Sejumlah petugas KCJ dan petugas keamanan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, berteriak dan menggunakan pelantang memperingatkan para penumpang kereta untuk beralih ke stasiun lain yang lebih aman. Di stasiun itu mereka hanya membuka akses di utara stasiun.

"Kami peringatkan untuk tetap beralih ke stasiun lain untuk menghindari kerusuhan di luar sana," kata petugas stasiun melalui pengeras suara, Rabu 22 Mei 2019.

Sejumlah calon penumpang dari kedua akses Jatibaru dan Petamburan terlihat berlarian di Jembatan Penyeberangan Multiguna atau skybridge masuk ke stasiun. Mereka menutupi mata karena terdampak gas air mata.

Baca:
Pembakaran di Asrama Brimob Petamburan, Jalan KS Tubun Tanah Abang Ditutup

"Kerusuhan sudah semakin dekat stasiun," kata satu penumpang sambil menutup matanya yang terdampak gas air mata.

Advertising
Advertising

Sementara itu, dari Stasiun Tanah Abang tampak kepulan asap hitam di sejumlah titik di kawasan Cideng.

ANTARA

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

4 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

7 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

MTI Dorong Penyesuaian Tarif KRL

1 hari lalu

MTI Dorong Penyesuaian Tarif KRL

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong adanya penyesuaian tarif KRL.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya