Bus dan Pos Dirusak, Polisi Data Kerugian Akibat Kerusuhan 22 Mei

Sabtu, 25 Mei 2019 10:29 WIB

Sejumlah Korps Brimob beraktivitas di dekat Pos Polisi yang rusak pascakerusuhan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 23 Mei 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya masih menginventarisir pos polisi yang dibakar atau dirusak sepanjang kerusuhan 22 Mei 2019. Nilai kerugian materil dari perusakan dan pembakaran belum bisa ditentukan namun dipastikan segera dilakukan perbaikan.

Baca juga:
Brimob Brutal Usai Kerusuhan 22 Mei? Ini Kronologis dari Lokasi

"Proses perbaikan, apakah dari Polda atau Pemda nanti kami sampaikan," kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Komisaris M Nasir ketika ditemui di Jalan M.H. Thamrin, Jumat 24 Mei 2019.

Sebelumnya, pada Rabu siang, 22 Mei 2019, massa membakar dua bus polisi dan menghancurkan empat bus lainnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Massa perusuh juga merusak baliho bergambar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Jalan Letjen S. Parman, tepatnya depan Plaza Slipi Jaya.

Bus milik Brimob terbakar di Jembatan Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 22 Mei 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

Advertising
Advertising

Pada siang itu juga, pos polisi di lokasi itu ikut dirusak. Pada malam harinya, satu unit bangunan di dekat Perempatan Jalan Sabang dan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat juga dibakar massa. Sedang pada Rabu dinihari, area di muka Asrama Brimob Petamburan lebih dulu menjadi korban pembakaran.

Baca:
Cerita Pemilik Warung Korban Penjarahan Nangis Bertemu Jokowi

Secara keseluruhan, kerusuhan 22 Mei berlangsung di beberapa titik. Mereka tersebar dari lokasi demonstrasi di depan Gedung Bawaslu RI Jalan MH Thamrin ke kawasan sekitarnya hingga Petamburan, Pasar Tanah Abang, dan Slipi.

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

3 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

3 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

3 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

3 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

3 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

17 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

18 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

30 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

30 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

31 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya