Pemilihan Wagub DKI, DPRD Agendakan Paripurna 22 Juli

Rabu, 19 Juni 2019 06:48 WIB

Panitia Khusus atau Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta menggelar rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 20 Mei 2019. Tempo/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia khusus pemilihan wakil gubernur atau wagub DKI Jakarta menjadwalkan rapat paripurna pada 22 Juli 2019. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ada dua paripurna di tanggal tersebut untuk menentukan pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Dia (anggota pansus) mengagendakan nanti tanggal 22 Juli akan ada paripurna pertama dan paripurna kedua untuk menghasilkan apakah nanti diterima calon wagub atau tidaknya di dalam rapat paripurna itu," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2019.

Baca: Gerindra Berpeluang Isi Wagub DKI, M Taufik: Saya Lagi Pikirkan

Wakil Ketua Pansus Bestari Barus mengatakan pertama dewan akan menggelar paripurna untuk mendengarkan visi dan misi kedua calon wagub. Setelah itu dilanjutkan paripurna kedua dengan agenda pemilihan satu dari dua calon menggunakan sistem voting.

Bestari menyatakan agenda tersebut tidak diatur dalam tata tertib (tatib) pemilihan wagub. Hanya saja, panitia pemilihan (panlih) nantinya dapat mengacu pada waktu kerja itu.

Advertising
Advertising

Adapun pansus akan dibubarkan setelah tatib rampung dan terbentuk panlih. "Jadwal disepakati untuk dilaksanakan dan dapat berubah sewaktu-waktu," kata Bestari.

Baca: DPRD Baru Gelar Pemilihan Wagub DKI Medio Juli, Ini Sebabnya

Hingga saat ini, pansus masih membahas draf tatib pemilihan wagub. Pansus berencana mengadakan kunjungan kerja alias kunker lagi ke Semarang, Jawa Tengah demi menyempurnakan tatib.

Proses pemilihan wagub sudah bergulir sejak November 2018. Anggota dewan belum juga menetapkan siapa pengganti Sandiaga Uno itu. Kedua calon yang diusung adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Proses pemilihan wagub DKI bermula dari penetapan dua calon oleh PKS dan Gerindra, fit and proper test, penyerahan usulan nama ke Gubernur DKI Anies Baswedan, hingga kini proses pemilihan di DPRD.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

48 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

49 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya