Izin FPI Habis Hari Ini, Petisi Online Belum Capai Target

Kamis, 20 Juni 2019 10:28 WIB

Suasana di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah warganet yang menandatangani petisi tentang stop izin ormas Front Pembela Islam alias FPI tidak diperpanjang di laman Change.org, belum mencapai target pada hari jatuhnya izin FPI habis hari ini.

Hingga Kamis pagi, 20 Juni 2019 pukul 10.12 WIB, petisi yang dibuat Ira Bisyir sebulan lalu itu mencatat ada 482.430 warganet yang telah mendukung petisi tersebut dari target 500.000. Jumlah tersebut tidak jauh bergerak dalam lima hari terakhir yang juga berada di angka 480.711.

Baca: H-1 Tenggat Kemendagri, FPI: Berkas Perpanjangan Izin Sudah Siap

Ira Bisyir dalam ajakan penolakan FPI tersebut beralasan bahwa FPI adalah kelompok radikal, pendukung kekerasan, dan pendukung HTI. "Mohon sebar luaskan petisi ini, agar tercipta Indonesia yang aman dan damai," tulis Ira Bisyir.

Sedangkan FPI menyatakan sudah menyiapkan berkas terkait proses perpanjangan izin sebagai ormas ke Kementerian Dalam Negeri yang berakhir pada 20 Juni. "Semua berkasnya sudah siap. On progreslah," ujar Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam alias FPI, Sugito Atma Pawiro saat dihubungi, Rabu, 19 Juni 2019.

Advertising
Advertising

Sugito menyebutkan 20 item yang harus diajukan pun sudah dilengkapi FPI. Terkait penyerahan berkas perpanjangan izin tersebut, kata dia, akan diurus oleh bagian kesekretariatan FPI.

Baca: Izin FPI Hampir Habis, Begini Aturan Perpanjangan SKT Ormas

Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Lutfi mengatakan ada 20 persyaratan yang harus dilampirkan FPI untuk memperpanjang izinnya, antara lain surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik, alamat dan foto kantor sekretariat, surat keterangan bahwa kantor FPI milik sendiri atau sewa, melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART, dan surat pernyataan pengurus.

Lutfi memaparkan FPI bisa mengajukan perpanjangan izin bahkan di hari terakhir masa berlaku izin, yaitu 20 Juni 2019. Bila FPI tak kunjung mengajukan perpanjangan saat masa tenggat, maka Kemendagri tetap akan melayanimya di hari lain. "Tak ada batas waktu untuk mengirimkan surat permohonan perpanjangan izin," kata dia.

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

7 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

7 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

14 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

15 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

24 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

35 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

35 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

35 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.

Baca Selengkapnya