Warga Desa Rawa Rengas memblokade Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta menuntut pembebasan lahan Runway 3 segera dibayarkan, Senin, 24 Juni 2019. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
TEMPO.CO, Tangerang - PT Angkasa Pura II melipatgandakan pengamanan setelah warga setempat memblokir Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta dan menggunakannya untuk bermain layang-layang.
Pemblokiran jalan ini adalah bagian dari unjuk rasa warga Desa Rawa Rengas yang menuntut pembayaran lahan mereka yang tergusur proyek pembangunan landasan pacu ketiga.
"Salah satunya pengamanan kami pertebal, dari 50 personil menjadi 100 personil," ujar Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Febri Toga Simatupang kepada Tempo, Selasa 25 Juni 2019.
Febri memperkirakan demonstrasi ratusan warga Desa Rawa Rengas yang berada di dekat bandara akan berlanjut pada hari ini.
Penutupan jalan disertai pembakaran ban bekas dan menaikkan layang layang dilakukan warga pada Senin kemarin di dekat proyek Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta. Warga menuntut Angkasa Pura II membayar lahan dan bangunan mereka yang tergusur proyek pembangunan landasan pacu ke tiga.
Angkasa Pura II, kata Febri, telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam pengamanan itu. "Ratusan personil gabungan ini terdiri dari TNI/Polri dan Avsec."
Febri berharap masyarakat yang menggelar aksi tidak melakulan tindakan yang mengganggu kepentingan umum dan membahayakan penerbangan seperti menaikkan layang-layang dan membakar ban bekas.
"Kami juga berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Tangerang dan Badan Pertanahan Nasional untuk mengupdate informasi seputar pembayaran lahan tersebut,"katanya.
Koordinator aksi Wawan Setiawan memastikan jika unjuk rasa warga desa Rawa Rengas akan berlanjut. "Pemblokiran jalan Perimeter Utara dan menaikkan layang layang,' katanya.
Wawan mengatakan dampak dari penggusuran tersebut warga sangat dirugikan. Selain ganti rugi lahan yang belum diterima, mereka juga diminta mengosongkan lahan tersebut dengan tenggat waktu 1-8 Juli 2019. "Hak kami saat ini belum dibereskan juga, padahal harga sudah ditetapkan sejak 2016. Sekarang kami tidak bicara lagi masalah harga, tapi bagaimana pembayaran cepat selesai dan kami cepat pindah. Kami hanya menuntut hak hak kami," kata Wawan.
Menurut Wawan, masih banyak warga yang belum menerima ganti rugi dari pengelola bandara Soekarno-Hatta. Dia menyebutkan ada sekitar 715 jiwa yang terdiri dari 145 kepala keluarga yang tinggal di sejumlah RT dan RW menjadi korban penggusuran.
