Menjelang Rapat Pleno Penetapan Presiden, Polisi Sisir Gedung KPU

Reporter

Antara

Minggu, 30 Juni 2019 15:12 WIB

Sejumlah anggota TNI berjaga di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. Pengamanan di sekitar gedung KPU diperketat menjelang Rapat Pleno Terbuka KPU Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian melakukan penyisiran di gedung KPU RI menjelang pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan pasangan capres terpilih pilpres 2019 dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB.

Dari pantauan Antara, anggota kepolisian melakukan sterilisasi di beberapa titik. Dengan menggunakan alat deteksi logam, anggota menyisir tenda bagi awak media di halaman KPU sekitar pukul 14.00 WIB.

Baca: KPU Sidang Penetapan Presiden Terpilih, Jalan Imam Bonjol Ditutup

Awak media yang sejak pagi sudah bersiap untuk melakukan peliputan pun diminta untuk meninggalkan ruangan sejenak.

Pada rapat pleno itu, KPU mengundang masing-masing pasangan calon beserta tim pemenangan, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Advertising
Advertising

Usai rapat penetapan pasangan calon terpilih, KPU akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk melakukan konferensi pers dan memberikan sambutannya.

Baca: Penetapan Presiden Jalan KPU Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

KPU menggelar rapat ini setelah MK memutuskan menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Kamis malam, 27 Juni lalu.

Dari informasi yang diterima KPU, pasangan capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan hadir dalam rapat pleno tersebut. Sedangkan pasangan capres Prabowo-Sandiaga belum bisa dipastikan kehadirannya.

Berita terkait

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

59 detik lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

3 jam lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

9 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

13 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

21 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

22 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 hari lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya