Sidang Pleno KPU, Lalu Lintas di Sekitar JaIan Imam Bonjol Padat

Minggu, 30 Juni 2019 15:45 WIB

Mobil Barakuda terparkir di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Muhammad Nasir mengatakan 642 polisi lalu lintas diterjunkan ke lokasi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Ahad, 30 Juni 2019. Hal tersebut merupakan imbas ditutupnya Jalan Imam Bonjol, tempat gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berada. Sore ini KPU akan menggelar sidang pleno penetapan presiden terpilih.

Berdasarkan pantauan Tempo, pembatas beton dan kawat berduri terpasang di ujung Jalan Imam Bonjol, baik yang menempel ke Jalan HOS Comroaminoto maupun Jalan Pamekasan. Ratusan personel polisi dan TNI terlihat berjaga di kedua ujung jalan.

Baca: Penetapan Presiden Jalan KPU Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

"Pengendara kami alihkan ke Jalan HOS Cokroaminoto dan Agus Salim,” kata Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan saat ditemui di lokasi.

Harry mengatakan hingga saat ini, tidak terdeteksi adanya pergerakan massa ke arah KPU. Senada dengan itu, di sekitar lokasi KPU memang tak terlihat adanya gerombolan massa yang hendak menggelar demonstrasi. “Ini kan hari minggu sehingga (polisi) tidak mengeluarkan perizinan terkait kelompok massa yang akan melaksanakan aksi,” ujarnya.

Advertising
Advertising

KPU akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, hari ini pukul 15.30 WIB. Agenda ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

Baca: KPU Sidang Penetapan Presiden Terpilih, Jalan Imam Bonjol Ditutup

Secara keseluruhan, aparat yang dikerahkan untuk pengamanan Jakarta sebanyak 47 ribu personel saat hari penetapan itu. Mereka disebar di berbagai titik yang dianggap vital, seperti Istana Presiden, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Bawaslu RI, Gedung DPR/MPR RI, dan KPU RI.

Khusus di KPU, sebanyak sekitar 10 ribu personel disiapkan. Mereka terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP. Adapun pengamanan untuk anggota dan staf KPU, diberikan situasional. Ini seperti rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung KPU.

Berita terkait

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

5 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

14 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

15 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

17 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

17 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

18 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

19 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

20 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

21 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya