Masuk Capres Potensial Versi LSI, Anies Baswedan Bilang Begini
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Dwi Arjanto
Kamis, 4 Juli 2019 10:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan mengomentari potensi dirinya masuk dalam bursa calon presiden 2024.
Anies menuturkan, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 saja belum dilantik.
Baca : Anies Sebut Pakai Logika Orang Pembuat Reklamasi Buat Menyetopnya
"Lah wong yang tahun 19 aja belum pelantikan kok udah ngomongin 24," kata Anies di area Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2019.
Kemarin Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA mengumumkan 15 nama calon presiden potensial yang akan maju dalam pemilihan presiden 2024. Salah satu nama yang muncul adalah Anies.
Ke-14 nama lain yakni; Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan bekas cawapres 02 Sandiaga Uno.
Adapula nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian, dan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
"Jadi 14 orang itu nama-nama yang masuk dalam radar. Sementara orang ke-15, bisa jadi muncul the next Jokowi. Orang-orang yang sebelumnya tidak masuk radar, namun tiba-tiba muncul," ujar peneliti LSI, Rully Akbar di kantor LSI, Jakarta pada Selasa, 2 Juli 2019.
LSI Denny JA memprediksi nama-nama tersebut sebagai sosok potensial dengan menggunakan ukuran tokoh-tokoh tersebut memiliki tingkat popularitas lebih dari 25 persen dan memiliki kriteria yang masuk sumber rekrutmen seperti capres sebelumnya.
Baca : Anies Jelaskan Kenapa Ahok Tak Bisa Terbitkan IMB Pulau Reklamasi
Adapun kriteria sumber capres sebelumnya menurut survei LSI Denny JA yakni; memiliki jabatan pemerintah pusat (seperti SBY dan Habibie), ketum parpol (seperti Megawati Soekarnoputri), mewakili jenjang pemerintah daerah (seperti mantan Gubernur DKI Joko Widodo) dan berasal kalangan dari profesional, swasta, atau ormas (seperti Gus Dur).
