Komnas HAM Dalami 10 Video Rusuh 22 Mei ke Dugaan Pelanggaran HAM

Sabtu, 6 Juli 2019 00:36 WIB

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/Ijar Karim

TEMPO.CO, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan sudah menganalisa sepuluh video rusuh 22 Mei 2019 di Jakarta dan menemukan bukti signifikan tentang pengungkapan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

"Saat ini sudah ada 10 video yang hasilnya semakin terang dalam pengungkapan persitiwa HAM dalam kerusuhan 21-22 Mei," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi pada Jumat, 5 Juni 2019.

Baca: Viral Masjid Diserang Saat Rusuh 22 Mei, Begini Isi Rekaman CCTV

Menurut Choirul, rekaman video tersebut sudah terkonfirmasi kebenarannya, termasuk lokasi kejadiannya dan orang-orang yang terekam dalam video tersebut. Sepuluh video tersebut bagian dari puluhan video rusuh 22 Mei yang diterima Komnas HAM. "TKP-nya kami sudah tahu, orang-orang yang ada di dalamnya kami juga sudah tahu."

Dia menuturkan temuan ini memberikan hasil yang cukup signifikan dalam pengungkapan kasus rusuh 22 Mei. Komnas HAM pun masih terus menganalisa video lainnya.

Salah satu video yang dinyatakan terdapat bukti pelanggaran HAM berupa tindakan Excessive Force atau menggunakan kekerasan yang berlebihan oleh Kepolisian adalah ketika personil Brimob menggebuki warga secara brutal di kawasan Kampung Bali, Jakarta Pusat. Rekaman tersebut juga viral di media sosial.

Baca juga: Hasil Otopsi 4 Korban Rusuh 22 Mei, RS Polri: Tewas Tertembak

Chorul juga mengatakan Komnas HAM menargetkan bulan ini pengungkapan pelanggaran HAM dalam rusuh 22 Mei bisa dilakukan. "Bulan ini kami akan rilis, nanti hasilnya berupa rekomendasi," ujarnya.

TAUFIQ SIDDIQ

Catatan:
Artikel ini telah mengalami sedikit perubahan berdasarkan tambahan dari nara sumber pada Sabtu, 6 Juli 2019 pukul 09.46 WIB.

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

10 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

15 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

13 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

15 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

18 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

18 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

19 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

20 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

24 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

25 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya