Pemilihan Wagub DKI, PSI Klaim Temukan Modus Politik Uang

Senin, 15 Juli 2019 15:48 WIB

Caleg terpilih PSI Eneng Maliyanasari, Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest, dan caleg DPRD DKI terpilih PSI August Hamonangan dalam konferensi pers soal pemilihan Wagub DKI di Kantor DPP PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan menerima informasi dugaan politik uang dalam Pemilihan Wagub DKI Jakarta. Maka partai baru tersebut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses politik di DPRD DKI tersebut.

"Tugas kami sebagai partai politik yang sudah mencium indikasi, ini semua kami sampaikan kepada publik. Harapannya supaya KPK bisa bertindak," kata Ernest di kantor pusat PSI Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 15 Juli 2019.

Ernest mengungkapkan bahwa PSI tak bisa membongkar sendiri praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh elite politik di DKI. Namun, PSI memperoleh informasi dari dua tokoh ihwal dugaan politik uang berkaitan dengan syarat kuorum Rapat Paripurna DPRD Pemilihan Wagub DKI.

Menurut Ernest, bakal ada uang untuk anggota Dewan yang mau menghadiri rapat paripurna tersebut. Satu kursi dihargai ratusan juta rupiah. Dalam opemilihan itu pun bisa diatur menerima atau menolak calon wagub yang disodorkan.

"Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya, dan satu kursi ratusan juta," ujar bekas anggota staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini.

Partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Partai Gerindra, sepakat mengusulkan dua calon yaitu Sekretaris PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahamad Syaikhu. Kedua nama itu sudah diserahkan oleh Gubernur Anies Baswedan kepada DPRD untuk dipilih salah satunya. Hingga kini proses pemilihan Wagub DKI masih bergulir di DPRD.

Ernest mengatakan tak mengetahui sumber uang sogokan tadi. Bahkan dia tidak ingin membeberkan identitas dua tokoh yang memberi informasi atas permintaan keduanya. Dia lantas meminta KPK turun tangan untuk mencegah terjadi suap dalam pemilihan Wagub DKI.

Calon legislatif DPRD DKI terpilih dari PSI, August Hamonangan, berpendapat sebaiknya KPK memantau dan mengawasi pemilihan Wagub DKI. "Info-info itu sudah menjadi rahasia umum sepertinya," ucap dia dalam konferensi pers bersama Ernest.

LANI DIANA

Berita terkait

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

1 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

1 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

2 hari lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

3 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

3 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

5 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

5 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

5 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

5 hari lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

5 hari lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya