Rapimgab Wagub DKI Batal Lagi, Pansus Salahkan Sekwan DPRD DKI

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 16 Juli 2019 17:13 WIB

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Mohamad Sangaji dan Wakil Ketua Pansus Bestari Barus saat menjelaskan batalnya rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk ketiga kalinya di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta -Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk membahas tata tertib alias Tatib pemilihan Wakil Gubernur Wagub DKI Jakarta batal yang ketiga kalinya, hari ini Selasa, 16 Juli 2019.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI Mohamad Sangaji menyalahkan Sekretaris Dewan M. Yuliadi tidak cakap mengatur jadwal rapimgab.

"Tertundanya acara Rapimgab kali ini sekali lagi karena sekwan kurang cakap dalam mengatur jadwal sehingga hari ini sepertinya tidak dapat dilaksanakan," kata Mohamad yang akrab disapa Ongen itu di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019.

Ongen mengaku informasi mengenai rapimgab baru dikabarkan hari ini antara pukul 10.00 atau 11.00 WIB. Sekretaris Dewan lah yang berkomunikasi dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk mengurus administrasi seperti surat pemberitahuan rapimgab.

Ongen meminta agar agenda yang sudah dijadwalkan tidak diurus secara mendadak. Sekretaris Dewan, lanjut dia, seharusnya segera mengomunikasikan agenda tertentu kepada pimpinan dewan, fraksi, dan komisi.

"Sehingga jadwal yang kita tentukan hari ini bisa terlaksana dengan baik," ucap dia.

Kemarin dewan juga mengagendakan rapimgab tatib pemilihan wagub. Akan tetapi, rapimgab mundur menjadi hari ini lantaran jumlah peserta rapat tak kuorum atau memenuhi batas yang ditentukan.

Sementara Rapimgab pertama kali yang diagendakan pada Rabu, 10 Juli 2019 urung karena anggota dewan tak hadir.

Saat ini, tatib pemilihan Wagub DKI telah rampung. Tatib yang terdiri dari 13 bab dan 32 pasal itu tinggal menunggu disahkan oleh anggota dewan melalui rapat paripurna (rapur) pengesahan. Sebelum rapur, dewan harus menyetujui tatib itu dalam Rapimgab.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

48 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

49 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya