DKI Resmi Ajukan Banding Lahan Stadion BMW, Ini Kata PT Buana

Reporter

Muh Halwi

Selasa, 16 Juli 2019 21:45 WIB

Seorang warga melintas di lahan Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 4 Desember 2018. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengajukan memori banding berkaitan dengan sengketa lahan stadion BMW. Berkaitan dengan itu, kuasa hukum PT Buana Permata Hijau (BPH) Damianus Renjaan mengatakan pihaknya akan tetap pada hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta yang telah memenangkan pihaknya.

"Tentunya kami akan tetap pada argumen bahwa putusan Pengadilan TUN Jakarta telah tepat dan benar," kata Damius saat dihubungi Tempo, Selasa, 16 Juli 2019.

PT TUN Jakarta sebelumnya mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas dua sertifikat hak pakai lahan taman BMW yang akan menjadi lokasi pembangunan stadion BMW. Atas adanya putusan tersebut, PT Buana menilai DKI tak berhak atas penggunaan lahan di sana.

Meski sudah menang, Damianus mengungkap keinginannya supaya nanti di tingkat banding, majelis hakim menambahkan lagi pertimbangan terkait adanya cacat hukum pada sengketa lahan stadion BMW. Dia menyebut terdapat kecacatan pada surat hak pakai nomor 314 dan 315 yang berupa warkah-warkah atau data yuridis.

"Kami ingin agar di tingkat banding majelis hakim menambahkan lagi pertimbangan tentang cacat hukum SHP nomor 314 dan 315 berupa warkah-warkah bidang tanah kedua sertifikat tersebut yang letaknya di kelurahan Sunter Agung dan bukan kelurahan Papanggo," kata Damianus.

Advertising
Advertising

Untuk mengajukan banding soal sengketa lahan stadion BMW, Pemprov DKI telah mengajak pengacara Denny Indrayana. Denny dan tim pun telah memasukkan memori banding tersebut ke PT TUN pada Senin, 15 Juli 2019. Meski belum bisa menjabarkan poin-poin banding, Denny memastikan memori tersebut telah disusun bersama Biro Hukum DKI secara baik.

Berita terkait

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

6 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

17 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

19 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

19 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

20 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

20 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

22 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

23 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

1 hari lalu

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

Menurut Gayus Lumbuan, putusan PTUN bisa memvalidasi bahwa KPU telah melakukan maladministrasi dalam tahapan pilpres

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

1 hari lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya