TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengaku sudah mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu diperiksa polisi terkait tuduhan pencemaran nama. "Yang pasti persiapannya ikhlas, ikhlas diperiksa," kata Rian di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.

Rian dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama atau penyebaran pemberitahuan bohong atas pernyataannya soal dugaan politik uang dalam proses pemilihan Wagub DKI Jakarta. Ia dilaporkan anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Taufiqurrahman, dengan nomor laporan LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 18 Juli 2019.

Mantan staf khusus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu sebelumnya mengungkap potensi transaksi uang dalam proses pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Informasi itu diperolehnya dari dua elite politik yang tak disebutkan namanya.

Caleg terpilih PSI Eneng Maliyanasari, Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest, dan caleg DPRD DKI terpilih PSI August Hamonangan dalam konferensi pers soal pemilihan Wagub DKI di Kantor DPP PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

Modus politik uang itu adalah anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna pemilihan Wagub DKI akan menerima imbalan uang dalam jumlah tertentu. Tujuannya agar rapat paripurna memenuhi syarat kuorum sehingga bisa dilakukan voting.

Rian mengatakan, akan menyampaikan informasi yang diketahuinya saat diperiksa polisi. Namun, ia tidak akan mengungkap identitas elite politik yang menjadi sumber informasinya.

"Saya enggak akan menyeret nama orang. Biarlah mungkin ini hanya beban PSI. Biarlah, tidak apa-apa yang penting DKI Jakarta mendapatkan wagub yang berkompeten," ujarnya.

Seperti diketahui proses pemilihan Wagub DKI yang baru masih berlarut. Penetapan calon melibatkan dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS. Setelah akhirnya menetapkan dua kader PKS sebagai calon, prosesnya kini masih berkutat dalam penentuan tata tertib rapat paripurna. Lalu Rian Ernest membuat jumpa pers mengkritik proses tersebut dan mengungkap dugaan transaksi dalam absensi rapat paripurna nanti.