TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja kembali dari kunjungan ke luar negeri. Berangkat pada 9 Juli lalu ke Kolombia, perjalanan Anies berlanjut ke New York kemudian Washington, DC, Amerika Serikat, lalu sampai di Jakarta pada Jumat pagi lalu, 19 Juli 2019.

Perjalanan dinas Gubernur Anies disentil oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika menjawab pertanyaan wartawan. Awak media menanyakan apakah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 009/5546/SJ yang mengatur perjalanan dinas gubernur berkaitan dengan kunjungan Anies selama sepuluh hari ke luar negeri.

"Enggak. Sebagai contoh Pak Anies, dia enggak ada wakil (gubernur), tapi satu tahun berapa kali (ke luar negeri). Hampir sebulan dua (sampai) tiga kali. Ada lho gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada," ujar Tjahjo pada Senin lalu, 22 Juli 2019, di Jakarta Convention Center, Senayan.

Tjahjo lalu menjelaskan bahwa aturan dibuat karena ada beberapa kepala daerah yang asal pergi ke luar negeri tanpa mengajukan permohonan izin. "Kan, enggak enak kami ditanya Bapak Presiden."

Gubernur Anies mengakui sudah beberapa melakukan dinas ke luar negeri pada tahun ini, yakni ke Jepang dan Kolombia bablas ke Amerika. Dia mengatakan kepergiannya ke luar negeri karena undangan. Dia pun menyampaikan sejumlah capaian.

"Saya Alhamdulillah setiap kali pergi justru untuk mengundang orang datang ke Indonesia, termasuk membawa Formula E untuk bermain di sini. Nah, itu harus dikerjakan dengan datang ke luar negeri," ujarnya.

Hari ini, Selasa, 23 Juli 2019, Tjahjo mengklarifikasi bahwa dia tak mengkritik Anies. Menurut dia, izin kunjungan Anies ke luar negeri beres alias tak ada masalah. Apalagi pada bulan ini Anies baru sekali ke luar negeri.

Bukan sekali ini Anies "bersinggungan" dengan menteri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah berbalas kata dengan dia. Berikut peristiwanya:

Naturalisasi Sungai
Basuki Hadimuljono mempertanyakan konsep naturalisasi sungai yang didorong Anies Baswedan dalam upaya meredam banjir di Ibukota. Dia bertanya-tanya efektivitasnya.

"Beliau punya ide naturalisasi sungai. Lah, opo iki? Saya ajak ngoceh aja, diskusi. Apa programnya, mari kita bareng-bareng. Nah, ini belum ketemu," ucapnya.

Anies Baswedan mengatakan sudah sering bertemu Basuki dan membahas naturalisasi sungau. Ia bahkan meminta pers berhenti mengadu dia dengan Basuki. "Media jangan adu-adu dong."

Banjir Cawang
Anies mengatakan proyek kereta LRT Jabodebek dan Tol Becakayu penyebab banjir Cawang, Jakarta Timur. Anies pun memperingatkan kontraktor proyek-proyek nasional itu untuk mematuhi AMDAL.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak terima. Dia balik menegur Anies dan meminta tuduhan itu diteliti lebih jauh. Budi meyakinkan bahwa pelaksanaan proyek-proyek itu terencana baik. "Kalau mengeluarkan statement kan perlu ada buktinya," ucap Budi Karya pada Senin, 8 April 2019.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sampai "turun tangan." Dia meminta masing-masing pihak tidak saling menyalahkan penyebab terjadinya banjir di sekitar lokasi proyek LRT Jabodebek. "Kalau ada masalah, ketemu, enggak usah (bicara) ke publik," kata Luhut.

Terminal Bus Pulo Gebang
Budi Karya kembali mengomentari pejabat DKI, tapi bukan Gubernur Anies melainkan Dinas Perhubungan. Budi mempermasalahkan sepinya penumpang di Terminal Terpadu Pulo Gebang. Dia menilai itu karena maraknya terminal bayangan.

"Saya akan surati DKI, kalau dia enggak perbaiki kami ambil alih," ucap Budi Karya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko menbalas dengan membeberkan data bahwa penumpang di terminal tersebut mencapai 520.516 orang pada Januari-April 2019. Sepanjang 2018 tercatat 861.138 penumpang.

Menurut dia, angka itu menunjukkan animo masyarakat terus meningkat sekaligus wujud kepercayaan atas kinerja dan layanan Terminal Pulo Gebang. "Fakta di lapangan selama ini tidak ada terminal bayangan di sekitar kawasan TTPG,” ujar anak buah Anies ini.

Taufiq Siddiq