TEMPO.CO, Jakarta - Komisi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) menilai tempat penampungan untuk pencari suaka asal berbagai negara di bekas Gedung Kodim di Kalideres, Jakarta Barat, tidak memadai. Penilaian diungkap anggota DPRD DKI terpilih asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiliam Aditya Sarana.

Wiliam mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan perwakilan UNHCR di Indonesia dan warga Perumahaan Daan Mogot Baru membahas keberadaan dan nasib seribu lebih pencari suaka di lokasi itu. Mereka, kata Wiliam, satu kata bahwa kondisi tempat penampungan tidak ideal baik dari segi fasilitas yang tersedia maupun kepadatan.

"Tidak ideal karena minus kebutuhan dasar seperti air, kesehatan, dan juga tempat yang tidak memadai," kata William saat dihubungi, Selasa 23 Juli 2019.

William menuturkan pertemuan dilakukan pada Senin malam, 22 Juli 2019. Dari pertemuan itu mereka juga sepakat kalau UNHCR harus lebih aktif mencari sumber daya kemanusiaan untuk ikut terlibat membantu para pencari suaka tersebut. Seperti diketahui, keberadaan saat ini di bekas gedung kodim atas fasilitasi Pemerintah DKI Jakarta.

Mereka sebelumnya direlokasi dari atas trotoar di depan kantor UNHCR di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 11 Juli lalu. Awalnya sekitar 300 orang, jumlah pengungsi pencari suaka itu belakangan terdata telah berlipat menjadi 1.400 orang.

Sejumlah pengungsi pencari suaka beraktivitas di gedung Eks Kodim Kalideres, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019. Pemprov DKI Jakarta menyediakan gedung eks Kodim tersebut untuk tempat tinggal sementara bagi para pencari suaka. Hingga hari ini, para pengungsi terus bertambah hingga 1.300an orang. TEMPO/Muhammad Hidayat

"PSI dan RW 017 mendorong agar UNHCR mendorong aktor kemanusiaan turun tangan membantu pengungsi," ujar William.

Siang sebelum pertemuan itu, tiga petugas UNHCR telah datang dan melihat langsung ke bekas gedung kodim. Mereka mengunjungi para pencari suaka dan melakukan pengecekan terkait fasilitas yang ada seperti toilet, sumber air minum, dan tempat tidur.

Petugas UNHCR sempat dikerubung para pencari suaka yang menanti kejelasan nasib mereka ke depan. Namun tak ada pernyataan yang disampaikan dengan alasan bukan petugas yang bisa memberi keterangan. "Kami hanya memeriksa fasilitas saja, selebihnya tidak ada," ujar seorang di antaranya.