TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo meluncurkan "Gerakan 1 Juta Tumbler " yang bertujuan untuk memangkas sampah plastik, termasuk dengan mengajak warga Jakarta bijak pakai plastik.
Tujuannya adalah mengajak masyarakat, menginspirasi masyarakat untuk seminimal mungkin menggunakan wadah plastik untuk kepentingan sehari-hari," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widyastuti dalam pidato sambutan acara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 28 Juli 2019, terkait upaya stop sampah plastik.
Niken mengatakan peluncuran "Gerakan Satu Juta Tumbler tersebut diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta.
Gerakan tersebut, kata dia, berangkat dari keprihatinan bahwa Indonesia menempati urutan terbesar kedua di dunia yang memproduksi sampah plastik.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut serta dalam Pawai Bebas Sampah Plastik di hari bebas kendaraan bermotor alias car free day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Juli 2019.
Sementara DKI Jakarta menjadi provinsi terbesar kedua di Indonesia yang menghasilkan sampah plastik paling banyak.
Sampah-sampah tersebut tersebar di darat dan laut dan dikhawatirkan akan mengancam keanekaragaman hayati makhluk hidup di darat dan laut.
"Seperti kita ketahui ikan-ikan mati karena mereka makan sampah plastik. Kalau ikan di laut yang makan sampah plastik dikonsumsi manusia. Maka dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia," katanya.
Sampah plastik, menurut dia, tidak akan bjsa terurai dalam waktu dekat atau bahkan tidak bisa terurai sampai puluhan tahun.
Jika setiap hari masyarakat menambah sampah plastik. Maka hal tersebut akan membahayakan kehidupan manusia.
Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran
13 hari lalu
Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran
TEMPO, Jakarta- Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat demi mengatasi pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut.