Komisi D DPRD Depok Kecewa Gaji Guru Honorer Belum Dibayar

Rabu, 7 Agustus 2019 09:00 WIB

Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara PNS. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Depok -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Farida Rahmayanti menegaskan agar Dinas Pendidikan Kota Depok memiliki mekanisme yang mempercepat proses pencairan gaji guru honorer.

“Ini tantangan bagi dinas pendidikan untuk menbuat sop atau mekanisme berbasis informasi teknologi yang mempercepat proses,” kata Farida dikonfirmasi Tempo soal guru honorer Depok itu, Selasa, 6 Agustus 2019.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok tersebut mengatakan, permasalahan belum digajinya guru honorer di Kota Depok bukan kejadian perdana dan pernah terjadi.

“Lagi-lagi masalahnya klise, masalah pertanggungjawaban kemudian bagaimana menuangkannya dalam konteks administrasi,” kata Farida.

Farida mengatakan, meski belum melakukan rapat koordinasi antara Komisi D DPRD Kota Depok dengan Dinas Pendidikan Kota Depok, dirinya mengatakan semoat berbincang dengan kepala dinas pendidikan.

Advertising
Advertising

“Menurut Kadisdik, kedepan akan dibuat mekanisme yang tidak menghambat proses pencairan,” kata Farida.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin mengakui adanya keterlambatan pembayaran gaji guru honorer di Kota Depok.

“Hanya untuk guru honorer SD, kalau SMP sudah cair 2 minggu lalu,” kata Thamrin.

Thamrin mengatakan, saat ini dari 246 Sekolah Dasar Negeri di baru beberapa sekolah di dua kecamatan yang sudah selesai proses pencairan gajinya.

“Sampai hari ini masih berproses untuk SD, yang sudah selesai di Kecamatan Bojongsari dan Cinere, mudah-mudahan minggu ini selesai semua,” kata Thamrin.

Thamrin mengatakan, keterlambatan pembayaran itu salah satunya disebabkan karena kesalahan proses input dari sekolah ke Dinas Pendidikan.

“Sekarang semua harus online, saya nggak mau terima kalau manual, tapi masih banyak sekolah yang ajukan secara manual,” kata Thamrin.

Nining, seorang guru honorer di Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, sudah dua tahun tinggal di samping toilet sekolah. ANTARA hukum

Thamrin mengatakan, padahal pihaknya telah mensosialisasikan mekanisme penginputan itu sejak Desember 2018.

Lebih jauh Thamrin mengatakan, total guru honorer SD dan SMP Negeri di Kota Depok mencapai 2000 orang perbulannya mencapai Rp 7 miliar. "Uangnya sudah ada, hanya saja tinggal menunggu proses pencairan,” kata Thamrin.

Berita terkait

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

6 hari lalu

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Darurat Judi Online: Guru Honorer Wanita Ini Kecanduan sampai Tilap HP Ibu dan Terjerat Pinjol untuk Main

11 hari lalu

Darurat Judi Online: Guru Honorer Wanita Ini Kecanduan sampai Tilap HP Ibu dan Terjerat Pinjol untuk Main

Seorang guru honorer di Kota Palangka Raya kecanduan bermain judi online sampai menilap HP ibunya dan memakai KTP adiknya untuk pinjol.

Baca Selengkapnya

Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

19 hari lalu

Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Desak Kenaikan Gaji Guru Honorer Setara UMP

50 hari lalu

Anggota DPRD DKI Desak Kenaikan Gaji Guru Honorer Setara UMP

DPRD DKI Jakarta menyoroti upah rendah guru honorer yang bahkan dinila lebih rendah dari penyedia jasa layanan perorangan.

Baca Selengkapnya

Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

54 hari lalu

Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.

Baca Selengkapnya

Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

54 hari lalu

Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menanggapi soal pembiayaan program makan siang gratis dari dana Badan Operasional Sekolah (BOS).

Baca Selengkapnya

Nadiem: Sebanyak 774.999 Guru Honorer Lulus ASN PPPK

54 hari lalu

Nadiem: Sebanyak 774.999 Guru Honorer Lulus ASN PPPK

Nadiem Makarim mengatakan, sebanyak 774.999 guru honorer telah lulus seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Baca Selengkapnya

Dana BOS akan Digunakan untuk Makan Siang Gratis, P2G: Guru Saja Belum Sejahtera

59 hari lalu

Dana BOS akan Digunakan untuk Makan Siang Gratis, P2G: Guru Saja Belum Sejahtera

Usulan agar makan siang gratis diambil dari dana BOS dinilai malah menambah persoalan.

Baca Selengkapnya

PGRI Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Guru Honorer secara Komprehensif

59 hari lalu

PGRI Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Guru Honorer secara Komprehensif

Ketua Umum PGRI, nUnifah Rosyidi mengatakan permintaan itu merupakan salah satu rekomendasi guru honorer yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Demonstrasi Guru Honorer di Garut, Minta Diangkat ASN Sekaligus Sebelum Desember

22 Februari 2024

Demonstrasi Guru Honorer di Garut, Minta Diangkat ASN Sekaligus Sebelum Desember

Jangankan mengangkat lagi seribuan guru honorer, membayarkan gaji yang sudah diangkat saat ini saja Pemda Garut kesulitan

Baca Selengkapnya