Kualitas Udara DKI Jakarta Siang Ini Kembali Terburuk di Dunia
Kamis, 8 Agustus 2019 14:39 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kualitas udara DKI Jakarta pada Kamis siang 8 Agustus 2019 kembali memburuk. Berdasarkan data dari laman AirVisual, kualitas udara di ibu kota kembali menjadi yang terburuk di dunia.
Air Visual merupakan situs penyedia kualitas udara dan polusi harian kota-kota besar di dunia. Berdasarkan US Air Quality Index (AQI), pada pukul 11.40 WIB, kualitas udara Jakarta tercatat di angka 156 kategori tidak sehat, dengan parameter PM2,5 konsentrasi 64.4 µg/m³.
Dengan angka tersebut menjadikan Jakarta sebagai kota yang berada di peringkat pertama dengan kualitas udara terburuk di antara kota-kota besar lainnya di dunia.
Posisi kedua untuk kualitas udara terburuk di dunia diisi oleh Dubai, United Arab Emirates dengan indeks kualitas udara 152 dengan status udara tidak sehat setara dengan parameter PM 2.5 konsentrasi 56.6 µg/m³.
Sedangkan di posisi ketiga untuk kualitas udara terburuk di dunia diisi oleh New Delhi yang terletak di India dengan indeks kualitas udara 129 dengan status udara tidak sehat untuk kelompok sensitif setara dengan parameter PM 2.5 konsentrasi 47 µg/m³.
Krasnoyarsk di Rusia dan Chengdu di China secara berturut-turut menempati posisi keempat dan kelima untuk kualitas udara terburuk di dunia dengan status tidak sehat untuk kelompok sensitif dengan AQI 127 dan 119.
Pada beberapa hari lalu kualitas udara di DKI Jakarta sempat mengalami peningkatan. Misalnya pada Senin kemarin. Saat itu kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 79, setara dengan parameter pm 2.5 dengan konsentrasi 25.5 µg/m³.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya terus berupaya untuk mengendalikan kualitas udara menjadi lebih baik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara di Ibu Kota pada pekan lalu.
Beberapa langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi polusi udara tersebut di antaranya adalah memperluas cakupan wilayah ganjil-genap, mewajibkan uji emisi, membatasi usia kendaraan dan penghijauan.
