TEMPO.CO, Jakarta - Program rumah DP 0 Rupiah yang digulirkan Pemerintah DKI Jakarta ternyata tak lepas dari kritikan masyarakat. Meskipun peminatnya cukup banyak, masyarakat menilai masih ada kelemahan di program ini.

Dira Arnesiah, salah satu warga DKI Jakarta yang meminati program tersebut, menilai ada kekurangan dalam program rumah DP 0 rupiah tersebut. Dira khawatir dengan keamanan rumah DP nol karena berkonsep hunian vertikal. Dia membayangkan apabila terjadi kebakaran, api bisa menjalar hingga ke seluruh unit.

"Rusun (rumah susun) seperti ini kalau diambil dari pola pikir negatif kayak terjadi kebakaran pasti lebih sensitif untuk keamanannya," kata Dira saat ditemui di lokasi rumah DP nol Klapa Village, Jakarta Timur, Jumat, 9 Agustus 2019.

Karena itu, Dira sebenarnya menginginkan membeli rumah tapak. Wanita 27 tahun ini menilai jika terjadi kebakaran, api tak mudah merambat ke banyak rumah lain.

Sayangnya, menurut dia, tak ada rumah tapak murah di Jakarta. Dia pun mencoba peruntungan dengan mendaftar sebagai pembeli rumah DP nol rupiah, program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tertarik karena DP nol persen," ujar Dira.

Rini Mega Fitriati yang juga meminati program tersebut mengeluhkan harga rumah DP 0 rupiah yang menurut dia tak terjangkau bagi warga kalangan menengah ke bawah. Sebab, pemerintah mensyaratkan penghasilan suami dan istri di kisaran Rp 4 juta sampai Rp 7 juta untuk lolos verifikasi.

Dari harga hunian pun, menurut Rini, warga yang sudah berkeluarga dominan memilih rumah dengan dua kamar alias tipe 36. Akan tetapi, wanita 27 tahun ini berpendapat, harga rumah DP nol untuk sekelas rumah susun (rusun) terlalu mahal.

"Kalau harga jual memang lebih murah dari apartemen tapi kalau rusun kemahalan apalagi program pemerintah kan," jelas Rini, warga ber-KTP Cawang. "Belum bisa memfasilitasi warga ke bawah dan menengah."

Rumah DP 0 rupiah merupakan janji kampanye pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada 2017. Anies sempat berujar program tersebut merupakan solusi bagi warga DKI yang belum memiliki rumah. Saat itu, menurut dia, 41 persen warga DKI tak memiliki rumah sendiri.

Pemerintah DKI saat ini baru menyiapkan hunian di Klapa Village. Perumahan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya selaku penanggung jawab proyek menargetkan pembangunan rampung pertengahan Agustus ini.

Pemda DKI Jakarta menyediakan dua tipe hunian, yakni tipe 21 (satu kamar) dan tipe 36 (dua kamar). Rumah tipe 21 dibanderol Rp 184 juta-Rp 213 juta. Sementara tipe 36 senilai Rp 335 juta-Rp 341 juta.