TEMPO.CO, Depok – Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menilai rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan harus kembali dipikirkan masak-masak. Sebab, menurut dia, belum semua potensi wilayah yang berada di sekeliling Jakarta dikembangkan.

“Saya dari awal ingin ibukota (DKI Jakarta) ini di kembangkan termasuk wilayahnya kita ini di Depok, ya saya sih harapannya kembangkan potensi yang ada di Jabodetabek ini,” kata Pradi kepada Tempo, Senin, 19 Agustus 2019.

Pradi mengatakan, sebelum pemerintah pusat mengambil langkah untuk memindahkan ibu kota, ada baiknya persoalan yang saat ini melanda ibu kota Jakarta dan daerah penyangganya diselesaikan. Seperti yang telah dibahas dalam Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur).

“Kami yang berada di BKSP Jabodetabekjur merasa saat ini masih banyak tumpang tindih regulasi, sehingga pengembangan wilayah ibu kota dan sekitarnya belum efektif,” kata Pradi.

Pradi mengatakan salah satunya adalah pengembangan transportasi di wilayah Jabodetabek yang menurut dia sampai saat ini belum merata. “Misalnya saja pengembangan LRT, Depok kan nggak dilintasi, sementara dari Jakarta langsung ke Bogor,” kata dia.

Selain itu, kata Pradi, pemindahan ibu kota akan menjadi beban anggaran. Sebab, akan ada pemindahan besar-besaran penduduk, utamanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada kementerian.

“Yang pasti dari sisi biaya luar biasa, belum lagi para usahawan yang sudah investasi cukup panjang di Jakarta, mungkin juga harus pindah alamatnya karena menyangkut PAD nantinya, nah ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali, kajiannya harus betul betul masak,” kata Pradi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi meminta izin kepada masyarakat terkait pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Hal tersebut ia sampaikan saat pidato kenegaraannya dalam rangka HUT ke-74 RI di Gedung DPR RI, Jumat, 16 Agustus 2019.