TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan pandangannya soal tiga opsi dari kajian antisipasi penambahan penduduk yang sedang dilakukan pemerintah Kota Bogor. Tiga opsi itu adalah pemekaran wilayah, pembentukan provinsi baru dan peningkatan intensitas komunikasi.

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan dirinya lebih setuju dengan opsi pemekaran kabupaten/kota untuk menyiasati perkembangan penduduk yang pesat. Opsi pembentukan provinsi baru dinilainya tidak pas.

“Yang relevan itu pemekaran kabupaten/kota, karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh dan terlalu repot,” kata Ridwan di Bandung, Senin, 19 Agustus 2019.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengatakan tengah menyiapkan sebuah kajian yang ditujukan untuk mengantisipasi penambahan jumlah penduduk dengan wilayah yang terbatas. “Perkembangan penduduknya harus di antisipasi, bagaimana mengatasi pertumbuhan penduduk yang cepat,” kata dia.

Opsi pertama adalah pemekaran wilayah Kota Bogor dengan wilayah Bogor lain. Kedua adalah pembentukan provinsi baru Pakuan Raya dan ketiga, peningkatan komunikasi dan koordinasi seperti yang dilakukan Kuningan-Cirebon-Brebes atau Kunci Bersama.

Ridwan Kamil mengatakan sikapnya juga sama atas wacana yang berkembang soal Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta. “Sama saja. Tidak relevan dalam konteks provinsi, lebih relevan dalam pemekaran Daerah Tingkat II,” kata dia.

Menurut Ridwan, konteks pemekaran yang terpenting saat ini adalah mempermudah pelayanan publik. Selain itu, wacana politik semacam pemekaran harus realistis dan logis.

Ridwan Kamil pun mengingatkan sejumlah daerah baru hasil pemekaran yang hingga kini masih menyisakan sejumlah masalah. Misalnya saat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dipisah. “Sampai hari ini, kantor-kantor di kabupaten Tasik masih ada di Kota Tasikmalaya. Pendopo Kabupaten Tasikmalaya di tengah Kota Tasik, asetnya belum diserahkan, belum beres. Itu contoh," ujarnya.