TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyoroti rendahnya serapan anggaran DKI Jakarta pada enam bulan pertama APBD 2019.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PKS, Nasrullah saat menanggapi APBD Perubahan 2019 yang mengalami penurunun Rp 2,5 triliun.
"Pertama PKS menyoroti bidang memiliki serapan paling rendah pada semester 1 2019," kata dia dalam rapat paripurna DPRD DKI, Senin, 19 Agustus 2019.

Nasrullah mengatakan setidaknya ada tiga sektor yang memiliki serapan rendah, bahkan itu sektor strategis, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman yang serapannya di bawah 10 persen.

Menurut Nasrullah, serapan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang masih sangat rendah itu dikhawatirkan akan menyebabkan hambatan dalam pengadaan hunian bagi masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya.

Nasrullah juga menyinggung Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air yang serapannya di bawah 15 persen. Padahal, kata dia, secara umum tiga sektor tersebut menyangkut kepentingan banyak warga Jakarta, seperti penanganan banjir, kemacetan hingga hunian layak.

"Apa dinas terkait tidak belajar dari pengalaman yang lalu mengenai program yang tidak terlaksana," kata Nasrullah.

Ia pun menanyakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan serapan anggaran DKI, terutama dalam tiga bidang strategis itu.