TEMPO.CO, Jakarta -Ombudsman DKI Jakarta bakal meminta tim sapu bersih (Saber) Pungli Polda Metro Jaya untuk menyelidiki dugaan pungutan liar yang dilakukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (P2RS) Mediterania terkait konflik apartemen di hunian vertikal itu.

Ketua Ombudsman DKI Jakarta Teguh Nugroho mengatakan P2RS Mediterania sudah tidak bisa mengelola apartemen lagi, karena kepengurusannya telah digantikan dengan yang baru. "Tapi sampai sekarang pengurus lama masih melakukan pungutan untuk listrik, air dan IPL," kata Teguh di kantornya, Senin, 19 Agustus 2019

Kepengurusan Apartemen Mediteraia yang sah saat ini, kata dia, adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang baru. P3SRS Apartemen Mediterania telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat DKI Jakarta Nomor 272 Tahun 2019 yang terbit pada 29 April lalu.

Pembuatan kepengurusan Apartemen yang baru telah mengacu Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik. Namun, sampai hari ini P2RS masih belum mau menyerahkan pengelolaan apartemen ke pengurus yang baru.

Bahkan, P2RS membuat rekening baru setelah Dinas Perumahan DKI meminta mereka menyerahkan aset ke pengurus yang baru. Pembukaan rekening Bank Artha Graha oleh P2RS, untuk menggantikan rekening BCA yang sejak awal digunakan untuk pembayaran sejumlah fasilitas yang warga gunakan. "Rekening BCA yang lama telah diserahkan ke pengurus yang baru."

Masalahnya, kata dia, penghuni yang membayar fasilitas ke rekening BCA, diancam akan diputus aliran listrik dan air yang mereka gunakan. Bahkan, ratusan penghuni apartemen telah diputus aliran listrik dan airnya karena membayar ke rekening yang kini dipegang P3SRS. "Kalau mau tidak diputus penghuni harus bayar ke rekening Artha Graha yang baru pengurus lama. Itu ancaman mereka," ujarnya.

Menurut Teguh, tindakan P2RS telah melanggar. Sebabnya, mereka menarik uang dari warga. "Mereka sudah tidak punya legal standing. Tapi, kenapa masih berani menarik uang dari warga. Ada 1.000 warga yang bayar melalui mereka karena takut aliran listrik dan airnya diputus."

Selain berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli Polda, Ombudsman Jakarta hari ini memanggil Dinas Perumahan dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI untuk meminta penjelasan mereka terkait masalah ini. Semestinya, pemerintah bisa tegas untuk membantu penghuni Apartemen Mediterania dalam menerapkan aturan yang dikeluarkan surat keputusannya dari Disperum.

"Hari ini kami jadwalkan pemeriksaan Disperum dan Satpol PP. Sedangkan, Tim Saber Pungli Polda kami libatkan karena mereka yang bisa melakukan penindakan," kata Teguh soal kasus konflik apartemen tersebut.