TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui masih rendahnya serapan APBD DKI dalam sektor pembangunan dan infrastruktur pada semester I 2019.

Hal tersebut disampaikan Anies saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna APBD Perubahan DKI 2019. "Terkait rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan infrastruktur, dapat dijelaskan bahwa saat ini pembangunan infrastruktur masih dalam proses pengadaan," ujarnya di DPRD DKI Jakarta, Senin 19 Agustus 2019.

Anies mengatakan eksekutif terus mengupayakan program infrastruktur yang masih dalam proses tersebut bisa diselesaikan secepatnya. DKI sudah mempercepat proses pelelangan.

DKI menargetkan realisasi penyerapan anggaran akan meningkat secara signifikan pada triwulan tiga dan empat, seiring penyelesaian pekerjaan tersebut.

"Diharapkan, realisasi penyerapan akan meningkat secara signifikan dengan penyelesaian pekerjaan tersebut," ujarnya.

Rendahnya daya serapan anggaran tersebut dipertanyakan oleh anggota dewan Fraksi PKS Nasrullah. Menurut dia setidaknya ada tiga sektor yang memiliki serapan rendah bahkan sektor strategis pada APBD 2019. "Bahkan sektor yang strategis memiliki daya serap anggaran yang redah," ujarnya dalam sidang paripurna.

Nasrullah menyebutkan daya serap Dinas Perumahan dan Pemukiman di bawah 10 persen. Dia khawatir hal ini akan menghampat program dalam pengadaan hunian bagi masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya.

Politikus PKS itu juga menyoroti daya serap APBD DKI oleh Dinas Bina Marga yang di bawah 15 persen, begitu pula Dinas Sumber Daya Air. Padahal secara umum tiga sektor tersebut menyangkut kepentingan banyak warga Jakarta, seperti penanganan banjir, kemacetan hingga hunian layak. "Apa dinas terkait tidak belajar dari pengalaman yang lalu mengenai program yang tidak terlaksana," ujarnya.