TEMPO.CO, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta menolak pin emas yang diberikan untuk anggota DPRD DKI periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 26 Agustus mendatang. Anggota dewan terpilih PSI, Idris Ahmad, mengatakan pemberian pin emas DPRD DKI tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan.

"Ada persoalan lain yang lebih substantif dan membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif," kata Idris melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Agustus 2019.

Menurut Idris, anggaran yang ada sebaiknya digunakan untuk yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat. Sejauh ini, kata dia, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas.

Idris menyarankan agar pin yang diberikan dapat dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah. “Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?” kata dia.

PSI Jakarta pun telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan DPRD DKI untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI saat pelantikan nanti. "Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta,” kata Idris.

Idris mengingatkan pentingnya pembahasan anggaran daerah dengan serius. Anggota DPRD terpilih PSI berkomitmen akan lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak substantif.

Selain itu, Idris mengajak warga Jakarta untuk terus memantau proses pembuatan anggaran yang sedang berlangsung. Selain APBD Perubahan 2019 senilai Rp 86,9 triliun, ada pembahasan kebijakan umum anggaran APBD 2020 senilai Rp 96 triliun yang sedang dibahas secara paralel.

"Kedua pembahasan ini dikebut selesai hanya dalam hitungan hari menjelang akhir masa jabatan DPRD 2014-2019," ucapnya. “Kami mempertanyakan kualitas pembahasan anggaran di DPRD DKI selama ini yang dikerjakan secara terburu-buru dan tidak transparan."