TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait dengan keinginan sejumlah kota mitra, terutama Kota Bekasi kembali ke Jakarta. “Tentang status tata pemerintahannya, itu prosesnya di pemerintah pusat. Jadi, bukan pendapat DKI," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.

Ia menjelaskan pemerintah provinsi tidak bisa memutuskan ihwal penggabungan suatu wilayah sendiri. “Namun, apabila pemerintah pusat memutuskan adanya perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat."

Menurut Anies, secara perekonomian memang kawasan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, saat ini sudah terintergrasi. Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI ketika menentukan upah sektoral mesti melihat kesamaan antarwilayah.

"Karena, misalnya, ada gerai yang sama, satu buka di Jakarta Timur terus menyeberang perbatasan jadi Bekasi. Itu kita samakan, karena memang sudah terintergrasi," ujar Anies.

Anies tidak melarang jika kota mitra Bodetabek mau bergabung ke DKI. Namun, dalam pertemuan dengan para wali kota dan bupati yang tergabung dalam percepatan kebijakan satu peta, ia selalu menyampaikan bahwa wilayah-wilayah ini sama-sama penyelenggara negara.

"Hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda. Satu namanya Provinsi Banten, satu di DKI, dan Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Menurut Anies, semua warga negara tidak boleh merasakan adanya perbedaan karena mereka mendapatkan layanan yang sama. Anies mengatakan, pentingnya bekerja sama antarwilayah untuk mendukung program pembangunan.

"Bagi kami di Jakarta, ketika mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi, itu adalah bagian dari kita menunaikan kewajiban bersama sebagai penyelenggara negara," ucapnya.

Wacana bergabungnya Kota Bekasi ke DKI Jakarta bermula ketika Rahmat Effendi menanggapi pernyataan Wali Kota Bogor, Bima Arya, soal pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Bima mengajak daerah sekitar DKI Jakarta untuk membentuk provinsi baru tersebut karena menilai secara administratif mereka lebih dekat ke ibu kota. Namun, Rahmat Effendi menyatakan enggan bergabung dengan bakal provinsi Bogor Raya.

Sebaliknya, Rahmat ingin Bekasi kembali ke Jakarta, karena sebelum 1950, Bekasi masuk dalam wilayah Kabupaten Jatinegara, Keresidenan Jakarta.