PSI Pastikan Tolak Pin Emas, DPRD DKI Siap Terima Kembali

Reporter

Imam Hamdi

Sabtu, 24 Agustus 2019 19:44 WIB

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Caleg terpilih di DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia mencari kemungkinan untuk mengembalikan pin emas yang akan mereka terima saat pelantikan pada Senin 26 Agustus 2019 nanti. Mereka menegaskan penolakan penggunaan anggaran yang dinilai cukup besar untuk pengadaan dua pin emas untuk setiap anggota DPRD DKI tersebut.

"Kami nanti bisa gunakan pin dari bahan lain. Ini masih dipikirkan," kata caleg terpilih PSI, Idris Ahmad, di kantor Tempo, Jumat 23 Agustus 2019.

Idris datang bersama tiga rekannya sesama caleg terpilih di DKI. Secara keseluruhan PSI memperoleh delapan kursi di DPRD DKI 2019-2024 dan akan hadir sebagai pendatang baru di parlemen ibu kota.

"Kami putuskan tidak akan memakai pin emas. Itu sudah menjadi keputusan bersama," kata mereka kompak.

Menurut mereka, caleg terpilih PSI di daerah lain juga memiliki sikap yang sama. "Sikap ini sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada anggaran cukup besar hanya untuk pin," kata Idris menunjuk anggaran Rp 1,332 miliar di Jakarta.

Advertising
Advertising

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan bahwa usai dilantik, anggota dewan akan langsung menerima dua pin emas yang telah disediakan dengan berat masing-masing 5 gram dan 7 gram. Sedangkan, fasilitas lain akan diserahkan setelahnya.

"Bagi yang enggak mau mendapatkan pin emas nggak apa-apa. Bisa dikembalikan dan akan kami terima," katanya tentang sikap PSI.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

23 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

13 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

23 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

34 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

PSI Tak Lolos ke Senayan, Begini Respons Kaesang, Gibran hingga Grace Natalie

39 hari lalu

PSI Tak Lolos ke Senayan, Begini Respons Kaesang, Gibran hingga Grace Natalie

PSI hanya mendapat 4.260.169 suara nasional atau setara 2,81 persen dalam Pemilu 2024. Angka ini belum bisa menembus ambang batas parlemen.

Baca Selengkapnya

Tak Berhasil Bawa PSI Lolos ke Senayan, Kaesang Tetap Jadi Ketum hingga Pemilu 2029

39 hari lalu

Tak Berhasil Bawa PSI Lolos ke Senayan, Kaesang Tetap Jadi Ketum hingga Pemilu 2029

Kaesang Pangarep akan tetap menjabat Ketua Umum PSI untuk memenangkan Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

40 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

42 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

45 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya