TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengungkapkan rencana ihwal pemindahan ibu kota dengannya.

"Soal ibu kota, itu seluruhnya adalah kewenangan pemerintah pusat," kata Anies usai membuka pameran seni Jakarta Art Week di Stasiun MRT Istora Mandiri, Senin, 26 Agustus 2019.

Anies mengatakan pemindahan ibu kota itu telah didiskusikan sejak pertemuan dengan Kalla pada Selasa, 20 Agustus lalu. Saat itu, Kalla membahas mengenai urban regeneration yang dibahas Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pemerintah pusat, kata Anies, memastikan rencana melakukan urban regeneration di Jakarta tetap berjalan. Jadi, ibu kota pusat pemerintahan nantinya bakal direncanakan berada di Kalimantan Timur. "Tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis berhenti. Justru itu akan dipercepat," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menetapkan lokasi ibu kota baru akan berada di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini dipastikan dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019. "Hasil kajian menyimpulkan bahwa lokasi pusat pemerintahan baru yang ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Anies mengatakan pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota sampai dengan tahun 2030. Presiden pun, kata dia, telah mengutarakan komitmen pendanaan pemindahan ibu kota. "Jadi tadi sempat kita diskusikan itu," ujarnya.

Menurut Anies, perencanaan pendanaan pemindahan ibu kota sekarang sedang dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan. Nantinya, Anies menjelaskan, ada fase jangka pendek periode 2019-2022. Lalu menengah 2022-2025 dan yang panjang, 2025-2030. "Ada tiga fasenya. Sekarang sedang diterjemahkan dalam bentuk penganggaran. Nanti ketika sudah final semua, baru diumumkan," ujarnya.

Detail anggaran perencanaan pemindahan ibu kota itu, kata Anies, telah dipersiapkan oleh Pemprov DKI, Kementerian Keuangan melalui PT SMI dan PT PII. Kemudian dengan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Perhubungan. "Jadi itu yang dikerjakan sekarang," ujarnya.